JAKARTA — Di balik narasi pertumbuhan ekonomi yang kerap digaungkan pemerintah, Indonesia sejatinya sedang tersandera oleh hukum Darwin (survival of the fittest), di mana kelompok yang kuat secara agresif menguasai yang lemah. Realita pahit ini memicu terjadinya dua jurang pemisah yang sangat ekstrem di tengah masyarakat: kesenjangan kekayaan yang berpusat pada segelintir oligarki dan kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang memisahkan Pulau Jawa dengan wilayah luar Jawa.
Hal tersebut dibongkar secara blak-blakan oleh Mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Dr. Hafid Abbas. Ia membeberkan ketimpangan kepemilikan modal yang dinilainya sudah berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan dan tidak masuk akal sehat.
“Dari hampir 667 juta total rekening di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 99 persen nilai tabungannya itu kecil, berada di bawah Rp100 juta. Sebaliknya, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan 72 hingga 74 persen APBN kita. Bahkan, hanya dengan 4 pemegang KTP kekayaannya hampir sama dengan setengah total penduduk Indonesia,” ungkap Prof. Hafid Abbas dalam diskusi bersama Abraham Samad di kanal YouTube SPEAK UP.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa 80 persen perputaran uang di Indonesia hanya menumpuk di Pulau Jawa. Akibatnya, wilayah di luar Jawa dipaksa menghadapi wajah kemiskinan masif, di mana modal yang sedikit itu pun tidak mengalir ke masyarakat bawah, melainkan kembali tersedot ke kantong para pemegang kapital teratas.
Krisis Knowledge Gap: Diskriminasi Pendidikan Tinggi Kesenjangan ekonomi ini secara linier merembet dan merusak sektor pendidikan. Pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai alat pemerata kesejahteraan (the great equalizer) justru menciptakan jurang pengetahuan yang kian menganga antara Jawa dan luar Jawa.
Hafid memaparkan data diskriminatif yang mencolok di sektor perguruan tinggi. Dari total sekitar 5.000 swasta dan negeri yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia, hampir seluruhnya menumpuk di Jawa.
“Sebanyak 99,5 persen perguruan tinggi berkualitas internasional, yang berada di bawah peringkat 2.000 dunia, berada di Pulau Jawa. Di luar Jawa, dari ratusan kabupaten/kota yang ada, hanya ada dua tempat yang dihuni oleh kampus berkualitas dunia, yaitu Makassar dan Padang. Sisanya kosong. Mengapa negara mengambil kebijakan yang terbelah dan mengabaikan fakta ini?” kritik Hafid tajam.
Ancaman “Disaster” bagi Masa Depan Bangsa Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai ketimpangan ini sebagai persoalan fundamental yang jika dibiarkan akan menjadi bom waktu bagi integrasi dan masa depan bangsa. Rendahnya mutu pendidikan di luar Jawa mengakibatkan lulusan daerah tidak mampu bersaing, sehingga mereka hanya terserap di sektor informal dengan upah yang sangat rendah.
Merespons situasi darurat ini, kedua tokoh tersebut memperingatkan pemerintah untuk segera menghentikan kebiasaan menunda pembenahan struktural, termasuk dalam hal redistribusi kekayaan dan pemerataan mutu pendidikan. Hafid Abbas mengingatkan pemerintah tentang teori bahaya “3D”.
“Kalau kita terus melakukan Delay (menunda-nunda) reformasi dan pemerataan ekonomi, kita akan masuk ke tahap Denial (saling menyalahkan). Dan jika itu dibiarkan, ujungnya adalah Disaster (bencana). Bangsa ini bisa tidak selamat,” pungkas Hafid Abbas.
