Topeng Yayasan dan Nominee: Eks Penyelidik KPK Bongkar Skenario Alibi Penyelamat Aset Rp500 Miliar Febrie Ardiansyah

JAKARTA — Dugaan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) berskala fantastis yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, terus memicu sorotan tajam. Temuan barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram dan tumpukan uang tunai lintas mata uang senilai lebih dari Rp500 miliar hasil penggeledahan Kortas Tipikor Polri menjadi bukti krusial rapinya skenario penyamaran aset hasil kejahatan di lingkup penegak hukum.

Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aulia Postiera, menegaskan bahwa kepemilikan aset bernilai jumbo tersebut sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan profil gaji resmi maupun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seorang pejabat publik.

“Emas dan uang tunai adalah jenis anonymous asset—aset tanpa nama yang tidak memiliki jejak transaksi perbankan (paper trail). Pemilihan instrumen ini merupakan modus klasik untuk menghindari rekam jejak finansial yang sewaktu-waktu bisa dilacak oleh instrumen analisis keuangan seperti PPATK,” ujar Aulia dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Menurut Aulia, munculnya sosok Don Rito ke publik yang mendadak mengklaim barang sitaan tersebut sebagai miliknya—bukan milik Febrie—hanyalah bentuk alibi yang lumrah terjadi untuk mengaburkan kejahatan. Di sisi lain, alibi tersangka yang menyebut rumah di kawasan Sentul dikuasai pihak ketiga hingga dalih penggunaan aset untuk kegiatan yayasan nirlaba justru semakin memperkuat indikasi tahapan pencucian uang.

“Dalam teori TPPU, terdapat proses placement (penempatan), layering (pengelabuan), dan integration (penggabungan). Penggunaan nama orang lain (nominee) serta pemanfaatan tameng badan usaha atau yayasan sosial adalah pola baku layering untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan (predicate crime),” paparnya.

Dugaan tindak pidana asal dalam kasus ini mengarah pada praktik suap dan pemerasan terkait penanganan perkara korupsi besar di Kejaksaan Agung—seperti kasus Asabri, Jiwasraya, dan Krakatau Steel—hingga dugaan peran backing dalam transaksi batubara untuk pasokan PLTU/PLN.

Fakta bahwa berat emas sitaan sebesar 74 kg ini melampaui bobot emas di puncak Tugu Monumen Nasional (Monas)—yang tercatat seberat 72 kg—kian mencengangkan publik. Namun, kendati barang bukti bernilai ratusan miliar telah disita dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan, penyidik hingga kini belum juga menahan Febrie Adriansyah.

Sikap lambat penyidik dalam menahan tersangka di tengah temuan barang bukti masif ini semakin memperkuat skeptisisme publik akan adanya ‘salaman di bawah meja’ atau kompromi politik dalam penanganan perkara.

Aulia menegaskan, keberanian penyidik untuk membongkar alibi tersebut secara transparan menjadi pertaruhan hidup-mati integritas penegakan hukum di Indonesia.

“Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa, melainkan korupsi di dalam jantung penegakan hukum itu sendiri. Jika barang bukti sebesar ini bisa dikaburkan dengan alibi penyertaan pihak ketiga tanpa pembuktian TPPU yang tuntas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi akan runtuh sepenuhnya,” tegas Aulia.

Hingga berita ini diturunkan, publik terus mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada penyitaan fisik atau melokalisir perkara pada sosok tertentu, melainkan membongkar secara tuntas siapa penerima manfaat akhir (beneficial owner) di balik gurita aset bernilai ratusan miliar tersebut.