JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi penanganan stunting dan perbaikan gizi anak dinilai mengalami kegagalan tata kelola di lapangan. Rentetan kasus keracunan massal yang menimpa puluhan ribu anak sekolah serta tingginya risiko kebocoran anggaran mendorong desakan agar program pengadaan makanan gratis tersebut segera dihentikan dan diganti dengan skema bantuan tunai bersyarat (cash transfer).
Aktivis kesehatan masyarakat yang juga bagian dari koalisi pengawas MBG Watch sekaligus Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, Irma Hidayana, Ph.D., menyoroti adanya hampir 38.000 kasus keracunan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pangan gratis. Menurutnya, tata kelola penyediaan makanan siap saji berskala nasional sangat rentan dari sisi keamanan pangan (food safety) maupun transparansi penggunaan dana publik.
“Di MBG Watch kami menyerukan ini distop saja dan dikembalikan ke Kementerian Kesehatan. Niat baiknya bagus untuk status gizi, tetapi daripada membuat rantai pengadaan yang gemuk dan rawan korupsi, kenapa tidak menggunakan skema cash transfer langsung ke rekening ibu dalam keluarga miskin?” ujar Irma dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Irma memaparkan bukti dari keberhasilan negara lain seperti Brasil dan Cili yang terbukti sukses menaikkan status gizi anak serta menekan angka penyakit kronis melalui cash transfer. Dalam skema tersebut, bantuan dana dikirim langsung ke rekening ibu rumah tangga dengan syarat berkala: anak wajib bersekolah, mengikuti imunisasi lengkap, dan rutin memeriksakan tumbuh kembang di fasilitas kesehatan dasar.
Skema bantuan tunai bersyarat dinilai jauh lebih efisien karena memangkas pengeluaran logistik birokrasi yang tidak perlu—seperti pembelian peralatan dapur massal dan armada distribusi—sekaligus menutup celah perburuan rente dari pengadaan barang. Selain itu, dana yang diterima keluarga miskin langsung memutar roda perekonomian lokal dan UMKM di sekitar tempat tinggal warga.
Pakar kesehatan ini mendesak pemerintah untuk bersikap obyektif dan mengevaluasi total keberlanjutan program MBG demi memastikan alokasi anggaran negara benar-benar berdampak nyata pada kesehatan anak tanpa membahayakan keselamatan mereka.
