Oleh: Hazairin Sitepu
(Jurnalis Senior dan CEO Metropolitan Grup) (dok: Radar Sukabumi)
FAJAR memutuskan menonaktifkan 20 anak perusahaannya sekaligus terhitung mulai 30 September hari ini. Keputusan ekstrem itu diumumkan oleh direksi holding—PT Fajar Indonesia Corporindo—melalui Direktur Utama Suardi M. kepada seluruh jajaran direksi anak perusahaan pada Kamis (24/9/26) lalu.
Ini mungkin keputusan bisnis paling radikal sepanjang tahun ini. Di dalam ruang rapat hari itu, para direksi anak perusahaan hanya bisa berurai air mata. Ada yang mencoba menawar agar masa nonaktif diundur hingga Desember 2026. Namun, penolakan tegas langsung mengunci ruang diskusi: “Keputusan sudah bulat. Tetap 30 September,” ujar salah seorang direksi yang hadir.
Keputusan itu jatuh mirip ajal: tak bisa dimajukan atau dimundurkan sedetik pun.
Bagi pemegang saham, langkah ini adalah pilihan pahit yang wajib diambil demi menghentikan pendarahan kerugian yang lebih besar, sekaligus merasionalisasi lini bisnis utama di tengah lesunya perekonomian nasional. Meski motif utamanya belum terungkap secara pasti, langkah ini kemungkinan besar diambil agar Fajar bisa bertengger di pijakan yang lebih realistis di tengah badai yang merobohkan industri media tanah air.
Namun bagi para karyawan, ini adalah pukulan yang menyakitkan. Secara mendadak mereka kehilangan mata pencaharian, dan keluarga mereka kehilangan penopang hidup.
Tentu, pemilik Fajar mungkin melihat bentang peta yang jauh lebih luas dibanding apa yang dibayangkan para karyawan.
Harian FAJAR yang diterbitkan oleh PT Media Fajar berkedudukan di Makassar, pertama kali didirikan pada 1 Oktober 1981 oleh (almarhum) H.M. Alwi Hamu. Pada masa-masa awal hingga 1990, Fajar sempat terseok-seok untuk tumbuh. Jalan terang baru ditemukan pada 1992. Sejak saat itu, Fajar melejit menjadi raksasa media terbesar di luar Pulau Jawa.
Puncak kejayaannya ditandai dengan berdirinya Graha Pena pada Oktober 2007—gedung 17 lantai di atas lahan seluas satu hektar yang kemudian menjadi salah satu penanda zaman sekaligus ikon Kota Makassar. Dengan jangkauan anak perusahaan di berbagai kota di Indonesia Timur (seperti Kendari, Palu, Ambon, Kupang, Parepare, Palopo, Mamuju, Bone, hingga Bulukumba), valuasi aset perseroan pada masa emasnya diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Struktur kepemilikan sahamnya pun mengalami pergeseran besar. Hingga tahun 2025, komposisi pemegang saham tercatat: HM Alwi Hamu (32%), Jawa Pos (42%), PT Fajar Perintis (10%), HM Jusuf Kalla (4,7%), serta sisanya dibagi antara Aksa Mahmud, Dorothea Samola, Syamsu Nur, Andi Syaifuddin Makka, dan Zulkifli Gani Ottoh.
Namun pada pertengahan 2026, Jawa Pos memutuskan melepas seluruh sahamnya. Langkah ini disusul oleh Dorothea, Syamsu Nur, Andi Syaifuddin, dan Zulkifli. Aksa Mahmud kemudian mengambil alih saham-saham tersebut hingga menjadi pemegang saham mayoritas tunggal dengan porsi 52 persen.
Industri media cetak di Indonesia saat ini memang sedang melalui fase terjun bebas. Ada yang mendarat di laut berbadai, ada yang tersangkut di hutan rimba penuh binatang buas, dan tidak sedikit yang jatuh di jurang curam. Sebelum keputusasaan ini menimpa Fajar, beberapa media cetak nasional bertumbangan lebih dulu: Harian Republika, Koran Tempo, Harian Sindo, hingga Indopos.
Lewat keputusan 30 September ini, media-media jaringan Fajar seperti Palopo Pos, Pare Pos, Berita Kota Makassar, Radar Bone, Radar Selatan, Kendari Ekspres, dan Rakyat Maluku resmi dirumahkan. Fajar praktis hanya mempertahankan lima entitas utamanya: Harian Fajar (Makassar), Radar Sulbar (Mamuju), Kendari Pos (Kendari), serta Timor Ekspres (Kupang).
Apa yang akan terjadi pada tahap berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Apakah runtuhnya 20 anak perusahaan Fajar Group ini menjadi pertanda bahwa kiamat industri media di Indonesia sudah di depan mata? Belum tentu. Semua kembali bergantung pada kalkulasi, daya tahan, serta amal-perbuatan para pemilik dan pengelolanya.
Catatan : Tulisan ini juga sudah pernah tayang di https://www.metropolitan.id/.
