JAKARTA — Peta perpolitikan nasional diguncang oleh langkah politik luar biasa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara mengejutkan mendatangi Gedung MPR/DPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatankursi orang nomor dua di Indonesia, Jumat (13/11). Langkah ini diambil di tengah kuatnya gelombang pemakzulan di DPR serta bayang-bayang kasus pidana yang sedang bergulir di Kepolisian terkait surat keterangan saat maju pencalonan wapres pada pemilu 2024 lalu.
Ketua MPR RI menyatakan bahwa pihaknya telah menerima map berisi surat pengunduran diri tersebut secara formal, namun belum membuka atau membacakannya di hadapan pimpinan serta anggota dewan.
Sejumlah kalangan menilai manuver pengunduran diri ini sebagai langkah taktis untuk menghindari proses pemakzulan resmi (impeachment) di Sidang Paripurna DPR RI yang dijadwalkan bergulir di hari yang sama. Gibran ingin membangun kesan kesatria, pahlawan yang sesungguhnya terbukti cacat hukum saat mendaftar capres.
Dibayang-bayangi Cacat Hukum Putusan MK dan MA
Langkah mundur Gibran tidak dapat dilepaskan dari rentetan putusan hukum tertinggi yang telah diketok. Sebelum pengunduran diri ini mencuat, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Secara yuridis, hal tersebut memicu polemika mendalam mengenai keabsahan status pencalonannya sebagai Wakil Presiden sejak awal. Berbeda dengan pengunduran diri mendiang Presiden Soeharto atau Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di masa lalu yang murni didasari pertimbangan stabilitas nasional dan keselamatan bangsa dari potensi konflik, mundurnya Gibran dinilai sarat akan beban persoalan hukum,.
Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Andas Ugro Seno, mantan Wakapori, dalam pandangannya menyebut langkah tersebut ibarat petinju yang “lempar handuk” akibat terdesak oleh akumulasi tekanan hukum,.
“Kalau pengunduran diri ini diterima begitu saja tanpa proses lanjutan, dikhawatirkan persoalan hukumnya terabaikan. Padahal, dugaan penggunaan dokumen atau suket tidak sah harus tetap ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum agar ada kepastian keadilan,” tegas Ugro Seno dalam siniar Abraham Samad SPEAK UP,.
Keterkaitan dengan Kasus Penyadapan dan Reruntuhnya Jaringan
Dinamika mundurnya Gibran juga beririsan dengan skandal besar yang tengah mengguncang Korps Bhayangkara. Pengungkapan kasus penyadapan ilegal (unlawful interception) yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian—termasuk penetapan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka—dianggap menjadi titik balik runtuhnya kekuatan politik di seputar lingkaran kekuasaan sebelumnya,.
Penyadapan yang diduga menyasar kepala negara, pimpinan partai politik, hingga tokoh strategis ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang institusional yang berdimensi politis tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu sikap resmi DPR RI dan MPR RI dalam menyikapi keabsahan surat pengunduran diri tersebut, serta bagaimana aparat penegak hukum menyikapi sisa persoalan hukum yang melingkupinya.
