Lukas Luwarso, Jurnalis Senior
Menjadi presiden perlu punya kemampuan sederhana, bisa bertanya. Bukan cuma bicara agar didengar rakyat. Bertanya pada bawahan dan pembantu Benarkah laporanmu? Mana datanya? Dari mana angkanya? Bagaimana menghitungnya? Apa metodenya? Sudahkah dihitung dan dikaji ulang? Presiden adalah orang yang menerima ribuan informasi setiap hari. Karena itu, kredibilitasnya bukan ditentukan oleh kemampuannya mengetahui semua hal. Tapi bisa membedakan informasi yang berguna, masuk akal, faktual, atau info abal-abal.
Berbagai pernyataan (pidato) Presiden Prabowo belakangan menimbulkan polemik serius — selain menjadi bahan lelucon di media sosial. Yang terbaru, soal penghasilan buruh pengupas bawang, mendapat upah tujuh ratus ribu rupiah per kilogram. Info abal-abal ini segera mengundang lelucon, bagaimana mungkin bawang seharga 40.000 rupiah perkilo , ongkos mengupasnya 700.000 perkilo?
Sebelumnya, yang lebih fantastis, presiden menginfokan bisnis menggiling padi, “saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen dua triliun per bulan.” Info delusional yang tidak disertasi data, penggilingan sebesar apa? Berapa ton gabah yang digiling? Juga tak kalah heboh, klaim 3.395 jembatan yang dibangun TNI-Polri, secara simbolik diresmikan bersamaan pada 13 Agustus 2026. Jika dibagi rata-rata selama dua tahun (730 hari), hasilnya hampir 5 jembatan selesai dibangun per hari non stop —termasuk Sabtu, Minggu, hari libur, hari hujan. Data delusional itu tidak disertasi info, apa spesifikasi jembatan? Berapa lama masing-masing pengerjaannya? Berapa biayanya? Bagaimana pengawasan mutunya? Benarkah semua jembatan baru? Atau itu cuma jembatan Lego?
Kasus MBG lebih menarik. Pada Desember 2025, Kepala BGN saat itu (yang kini ini dipenjara karena korupsi) Dadan Hindayana melaporkan kebutuhan 3.000 ekor lele per hari untuk satu SPPG. Presiden terpukau menanggapi satu anak mendapat satu ekor lele — lebih baik dari jatah makan saaat ia menjadi prajurit. Percakapan ringan, disiarkan televisi, mempertontonkan bagaimana berbagi informasi dari bawahan ke atasan tanpa proses penalaran. Termasuk info 19.000 ekor sapi disembelih perhari untuk program MBG, yang kemudian diralat ternyata cuma pengandaian.
Dari berbagai episode “salah omon” presiden, ada satu pola, laporan spektakuler datang dari bawahan, lalu menjadi sabda keyakinan. Dalam organisasi pemerintahan, laporan semacam ini dikenal sebagai: “Asal Bapak Senang” (ABS). Atasan mendengar apa yang inginkan, bawahan memasok apa yang ingin didengar atasan. Situasi ini menciptakan mekanisme feedback loop (siklus umpan balik) kesalahan yang berulang.
Juga memunculkan repetisi “gelembung informasi” (filter bubble) ketika seseorang hanya mau mendengar informasi yang sesuai dengan isi kepala sendiri. Dalam gelembung itu, presiden tidak lagi melihat realitas secara langsung. Ia melihat realitas melalui laporan yang telah melewati saringan birokrasi berlapis. Setiap lapisan berkepentingan untuk membuat lapisan di atasnya senang.
Yang lebih berbahaya dari sekadar salah angka atau salah sebut, adalah terjadi halusinasi kekuasaan, inflasi informasi positif. Semua proyek dibayangkan berhasil, MBG membuat rakyat sehat (bukan keracunan), belanja di kios KMP menyediakan barang murah. Sekolah rakyat melahirkan anak-anak genius, Danantara membuat Indonesia jadi kaya raya. Pendirian batalyon baru TNI membuat negara aman tenteram. Semua program dianggap tepat sasaran, semua aparat bekerja keras. Semua target tercapai.
Dalam psikologi kekuasaan ada fenomena arogansi dan “over-self-confidence”. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin jarang ia bertanya. Karena ia merasa serba tahu, dan lebih suka memberi tahu. Di saat yang sama, tidak ada bawahan yang berani mengatakan bahwa ia keliru. Siapa berani mengatakan: “Pak Presiden, angka itu tidak masuk akal; penjelasan tidak logis; pernyataan tidak nalar.” Jika mekanisme koreksi atau self-koreksi tidak ada di kekuasaan, maka presiden mengalami “isolasi epistemik”. Kekuasaan yang minim informasi faktual. Bukan karena bawahannya bodoh, terapi justru terlalu “pintar” membaca maunya kekuasaan. Mereka tahu, menjilat kekuasaan lebih aman ketimbang menyampaikan fakta kabar buruk yang bisa membuat karir cilaka.
Pemimpin yang selalu merasa benar akan membangun sistem yang mustahil memberitahu bahwa ia salah. Ia akan terperosok dalam lingkaran kesalahan. Sebaliknya, pemimpin yang berkata, “saya salah,” justru sedang menunjukkan kekuatan. Di negara demokrasi, permintaan maaf seorang presiden bukan kelemahan. Itu adalah bentuk akuntabilitas epistemik: pengakuan bahwa pengetahuan tidak pernah sempurna. dan kekuasaan harus dapat dikoreksi. Yang mengkhawatirkan bukan seorang presiden yang sering keliru bicara, tapi presiden yang tidak mau tahu, ada yang keliru.
Dalam kultur ABS, presiden perlu memiliki refleks instingtif untuk meragukan laporan pembantunya. Dengan mempertanyakan. Karena mereka para penjilat pencari selamat, sekaligus penjerumus kekuasaan. Presiden yang kuat bukan yang suka bicara atau pidato apa saja, demi mendapat tepuk tangan atau koor tertawa.
Fakta keberhasilan itu sederhana, dan kerap dimulai dengan mempertanyakan. Pertanyaan yang penting adalah mengapa presiden mudah percaya pada angka-angka yang dikarang bawahannya. Mengapa tidak ada mekanisme internal untuk mengoreksi kejanggalan. Dan ketika kesalahan terlanjur dipidatokan, kenapa tidak ada permintaan maaf. Apakah ini cermin kekuasaan yang tidak menuntut akuntabilitas ke bawah dan tanggungjawab ke atas?
Kritik publik yang mengolok-olok banalitas kesalahan — betapapun lucu sebagai sindiran — berisiko kehilangan makna. Empat ilustrasi kesalahan aritmetika presiden (upah pengupas bawang, keuntungan penggilingan padi, jumlah jembatan yang dibangun, serta jumlah lele dan sapi untuk MBG), bukan sekadar blunder informasi.. Tapi jendela untuk melongok kinerja arsitektur kekuasaan saat ini. Kekuasaan yang mengutamakan citra dan angka-angka di atas fakta. Kekuasaan yang tidak mengenal mekanisme swa-koreksi dan otokritik. Kekuasaan yang hanya suka berbicara tanpa pernah bertanya.
19 Agustus 2026
