dok (ist)
JAKARTA — Di tengah gemuknya porsi koalisi pendukung pemerintah di parlemen, konsolidasi gerakan masyarakat sipil dan akademisi memunculkan sebuah terobosan baru bernama Kabinet Bayangan. Kehadiran inisiatif ini dirancang sebagai instrumen pengawasan publik (checks and balances) alternatif untuk mengawal serta menguji secara kritis setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dalam diskusi publik evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang ditayangkan di kanal YouTube Ustadz Demokrasi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perdem/Perludem) sekaligus perwakilan Kabinet Bayangan, Khoirunnisa Nur Agustyati, membeberkan konsep utama dan peran strategis yang diusung oleh kelompok masyarakat sipil tersebut.
Khoirunnisa menjelaskan bahwa lahirnya Kabinet Bayangan merupakan respon terhadap minimnya fungsi kontrol di lembaga legislatif saat ini. Menurutnya, dominasi partai politik pendukung pemerintah di DPR membuat peran oposisi kian surut, sehingga masyarakat sipil harus mengambil alih peran pengawasan kebijakan publik.
“Kabinet Bayangan ini sebagai inisiatif masyarakat sipil diinisiasi sebetulnya ingin merasionalisasi publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar Khoirunnisa dalam tayangan di kanal YouTube Ustadz Demokrasi.
Ia mencontohkan, kebijakan strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan tata kelola lingkungan hidup perlu dikaji secara rasional dan objektif. Penilaian tersebut mencakup efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, hingga dampak ekologis jangka panjang.
Selain bertindak sebagai pengawas independen, Kabinet Bayangan juga ingin memberikan perbandingan konkret mengenai efisiensi struktur tata kelola pemerintahan. Di saat struktur kabinet resmi membengkak dengan puluhan menteri dan wakil menteri, Kabinet Bayangan hanya diisi oleh 15 menteri.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kabinet itu sebenarnya bisa ramping. Dengan 15 orang menteri saja sebenarnya sudah cukup untuk mengurus urusan-urusan esensial pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khoirunnisa juga menyoroti akar masalah dari lemahnya sistem demokrasi saat ini, yakni belum terlembaganya partai politik secara sehat. Mahalnya biaya operasional dan administrasi partai politik memaksa parpol bergantung pada pendanaan pihak ketiga, yang pada akhirnya memicu praktik korupsi dan lingkaran oligarki.
Melalui hadirnya Kabinet Bayangan ini, masyarakat sipil berharap dapat menjaga transparansi, mengedukasi publik secara rasional, serta memastikan akuntabilitas kekuasaan tetap berjalan meski tanpa oposisi formal di parlemen.
