JAKARTA — Fenomena munculnya figur-figur yang mengklaim diri sebagai pakar namun justru membenarkan setiap kebijakan penguasa tanpa kajian akademis yang matang memicu kritik tajam. Praktik “pakar penjilat” dan kultur Asal Bapak Senang (ABS) di sekitar lingkaran kekuasaan dinilai bukan hanya merusak kualitas birokrasi, melainkan juga memicu bencana kebijakan yang membebani keuangan negara dan merugikan masyarakat di daerah.
Kritik keras tersebut disuarakan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sekaligus “Menteri Dalam Negeri Kabinet Bayangan”, Herman Nurcahyadi Suparman—yang akrab disapa Arman Suparman—saat hadir sebagai narasumber dalam tayangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Kepakaran Dipinggirkan, Kebijakan Berbasis Insting
Arman Suparman menyoroti retorika publik yang kerap memojokkan pengamat atau akademisi teknokratis. Ia menilai, sikap alergi terhadap catatan kritis para pakar justru menjadi indikasi awal lahirnya kebijakan publik yang serampangan dan mahal.
“Ketika sebuah kebijakan diambil hanya berbasis keyakinan atau insting—tiba masa tiba akal—tanpa berbasis riset (evidence-based policy), di situ timbul cost yang sangat besar dan efisiensi anggaran menjadi mustahil,” ujar Arman Suparman sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Ia mencontohkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur hingga program prioritas nasional yang gagal memberikan manfaat optimal karena mengabaikan standar teknis (NSPK) serta studi kelayakan. Menurut Arman, keberadaan pakar sejati dibutuhkan untuk menghitung cost and benefit serta memitigasi risiko sebelum anggaran triliun rupiah digelontorkan.
Bahaya Kultur ABS di Lingkaran Istana
Arman juga mengkritik keras atmosfer di sekitar lingkaran Presiden yang dipenuhi tepuk tangan riuh dan laporan manis yang tidak sesuai fakta di lapangan. Kultur ABS (Asal Bapak Senang) ini dinilai menutupi kondisi riil, seperti penderitaan daerah akibat pemangkasan dana transfer hingga ketidaksiapan infrastruktur publik.
“Jangan sampai para pakar di sekitaran Pak Presiden itu hanya ABS. Kalau laporannya ABS, itu sangat berbahaya untuk sebuah kebijakan yang menelan anggaran negara sangat besar,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pejabat dan akademisi di lingkaran kekuasaan seharusnya berani menyampaikan kondisi objektif di daerah—termasuk krisis fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)—daripada sekadar menjadi pembenar atas tindakan salah arah.
Desakan Kembali ke Meritokrasi dan Data
Mengakhiri keterangannya, Arman mendesak agar tata kelola pemerintahan dikembalikan pada kerangka perencanaan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang disusun berbasis data ilmiah. Pemerintah diimbau untuk menghentikan praktik penunjukan atau pendengaran masukan dari figur yang hanya bertindak sebagai “penjilat” politik.
“Kita butuh kepakaran untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi. Presiden harus bertobat dari kebiasaan mengesampingkan catatan para ahli dan segera membersihkan lingkaran kekuasaan dari para pembenar kebijakan keliru,” pungkas Arman.
