Iqbal Damanik Bongkar Alasan Negara ”Diam” Dalam Kasus Kebakaran Hutan

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang dan meluas di Indonesia disinyalir bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan dampak langsung dari karpet merah izin investasi yang diberikan negara kepada korporasi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengungkapkan data mengejutkan bahwa hampir separuh lebih area yang terbakar pada dasarnya berada dalam cengkeraman konsesi industri.

“Hampir 54% wilayah kebakaran hutan dan lahan ini adalah wilayah yang akhirnya ditanami sawit dan akasia. Kenapa perusahaan boleh membuka lahan gambut? Ya karena pemerintah memberikan izin,” tegas Iqbal dalam keterangannya.

Menderita di Tengah Kepungan Asap

Iqbal menyoroti derita masyarakat di wilayah terdampak Karhutla yang hingga kini belum mendapatkan perlindungan memadai dari negara. Menurutnya, ribuan warga terpaksa bertahan menghirup udara beracun tanpa ada skema evakuasi yang jelas.

“Korban terus berjatuhan sampai sekarang dan tidak ada pilihan bagi warga untuk keluar dari wilayah kebakaran,” ujarnya.

Negara dalam Jejaring Oligarki

Menganalisis lambannya respons penanganan Karhutla, Iqbal menilai ada keterlibatan struktur kekuasaan yang sengaja membiarkan atau memperlambat tindakan tegas demi melindungi kepentingan bisnis besar.

Dalam perspektif teori ilmu politik, ia menyebut negara tidak lagi berdiri independen membela rakyatnya, melainkan telah melebur dalam sistem penopang oligarki.

“Kalau kita lihat teori ilmu politik, jejaring penyokong oligarki ini termasuk negara. Tindakan pemerintah dalam kebakaran hutan dan lahan ini terlalu sedikit dan terlalu lambat (too little, too late),” kritik Iqbal.

Kegagalan Menjalankan Amanat Konstitusi

Menutup pernyataannya, Iqbal mengingatkan bahwa perlindungan atas ruang hidup dan kesehatan warga negara merupakan perintah fundamental UUD 1945. Apabila negara membiarkan warganya terus menjadi korban bencana ekologis demi keuntungan korporasi, maka pemerintah patut dianggap telah gagal.

“Soal pemerintah harus bertanggung jawab sama warga negaranya, itu amanat konstitusi. Kalau pemerintah gagal menyelesaikan ini, ya pemerintah ini gagal sebenarnya,” pungkasnya.