Menagih Keberanian DPR Tuntaskan “Ijazah-Gate” Demi  Legitimasi Kepemimpinan Nasional

Catatan Redaksi

JAKARTA — Eskalasi politik nasional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan syarat administrasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki babak baru yang krusial. Bola panas yang selama ini berputar di ruang publik dan lembaga peradilan kini bermuara di Gedung DPR/MPR RI, Senayan.

Gelombang desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, LSM/NGO, hingga aliansi aksi massa jalanan kian mengerucut pada satu tuntutan fundamental: DPR RI tidak boleh lagi berlama-lama mendiamkan polemik ijazah Gibran dan wajib segera memproses mekanisme konstitusional pemakzulan (impeachment) atau sekurang-kurangnya meluncurkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

1. Basis Hukum dan Argumentasi Konstitusional Pemakzulan

Landasan utama dari gerakan pemakzulan ini berpijak pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Putusan MK Poin 3.6. Majelis Hakim MK secara eksplisit menegaskan fakta berkenaan dengan tidak adanya dokumen ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang sah untuk disetarakan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah tamat SMA/sederajat saat pendaftaran sebagai calon wakil presiden.

Dilihat dari kacamata Hukum Tata Negara, penemuan fakta hukum ini berkonsekuensi serius terhadap pemenuhan syarat konstitusional sesuai Pasal 7A UUD 1945:

        FAKTA HUKUM PUTUSAN MK (Poin 3.6)

  “Tidak adanya dokumen ijazah SMA/sederajat”

                        │

                        ▼

     KATEGORI PELANGGARAN KONSTITUSI (Pasal 7A UUD 1945)

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

 │ 1. Tidak lagi memenuhi syarat (TMS) sebagai Wapres      │

 │ 2. Dugaan perbuatan tercela / kebohongan publik        │

 └─────────────────────────────────────────────────────────┘

                        │

                        ▼

            MEKANISME PARLEMEN (DPR)

[ Hak Angket ] ──► atau efektif langsung [ Hak Menyatakan Pendapat ] ──► [ Impeachment ]

1. Tidak Lagi Memenuhi Syarat (TMS) Sesuai Undang-Undang: Bila sejak pendaftaran calon tidak memiliki dokumen penyetaraan yang sah, maka secara otomatis kualifikasi pencalonan gugur demi hukum. Seseorang yang sejak awal tidak memenuhi syarat tetapi menduduki jabatan publik tertinggi telah kehilangan legitimasi hukum formalnya.

2. Dugaan Perbuatan Tercela (Misconduct): Mengklaim kepemilikan kualifikasi pendidikan yang tidak dapat dibuktikan secara sah di hadapan hukum merupakan bentuk pembohongan publik. Dalam norma kedatanegaraan, ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang menjadi salah satu kriteria konstitusional pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

2. Eskalasi Gerakan Masyarakat Sipil: Dari Diplomasi Parlemen hingga Aksi Jalanan

Desakan terhadap DPR RI saat ini tidak lagi terkonsentrasi pada diskusi akademik semata, melainkan telah menjadi gerakan terorganisasi di berbagai lini:

• Safari Politik Ray Rangkuti bersama Ubedilah dkk:

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti bersama figur aktivis ’98 dan akademisi (termasuk Ubedilah Badrun) terus bergerilya mendatangi fraksi-fraksi partai politik di DPR. Safari politik ini bertujuan mengonsolidasikan peta kekuatan di parlemen agar mau menggunakan hak pengawasannya secara aktif.

• Surat Resmi KOPEL Indonesia ke DPR:

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia—NGO yang konsisten mengawal demokrasi dan pemilu—secara terbuka telah melayangkan surat resmi ke pimpinan DPR RI. KOPEL mendesak DPR segera mengambil langkah konkret dengan merumuskan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menguji status keberadaan dan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

• Aksi Massa Aliansi Rakyat Menggugat (ARM):

Di luar Gedung Parlemen, gelombang protes jalanan mulai membesar. Sekelompok massa yang terhimpun dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi unjuk rasa berkelanjutan di ibu kota. Gerakan grassroots ini menandakan bahwa isu legitimasi Wapres telah menjadi perhatian luas publik yang menuntut keadilan etika dan hukum.

3. Peta Politik DPR: PKS Ambil Inisiatif Buka Komunikasi Inter-Fraksi

Sinyal keretakan dan pergeseran sikap politik di parlemen mulai terlihat nyata. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terbuka mengambil posisi tegas dengan mendukung pembongkaran skandal yang kini diistilahkan sebagai “Ijazah-Gate”.

PKS tidak hanya berhenti pada pernyataan politik di media, tetapi telah memerintahkan fraksinya di DPR untuk membangun komunikasi lintas fraksi guna menyikapi polemik ini. Langkah PKS yang mulai menjajaki fraksi-fraksi lain menjadi katalis penting untuk memenuhi ambang batas syarat pengajuan Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Partai / Fraksi	Estimasi Sikap Parlemen	Keterangan & Tindak Lanjut
PKS	Tegas Mendorong (Pro-Investigasi)	Menggulirkan istilah “Ijazah-Gate” & menginstruksikan komunikasi inter-fraksi.
PKB & Golkar	Terbuka / Menampung Aspirasi	Menunjukkan respon positif saat audiensi safari masyarakat sipil.
Gerindra & Istana	Dilematis / Mengamati (Wait & See)	Kunci eskalasi berada pada sikap politik Presiden Prabowo Subianto.

4. DPR Tidak Boleh Berlama-Lama Mendiamkan Kasus Ini?

Menunda atau sengaja mendiamkan kasus ini (parliamentary inaction) tanpa ada kejelasan adalah pilihan paling berbahaya bagi masa depan demokrasi dan stabilitas pemerintahan Indonesia. Ada tiga alasan mendasar mengapa DPR harus segera bertindak: