JAKARTA — Pengamat politik sekaligus aktivis ’98, Ray Rangkuti, menyampaikan seruan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi untuk aktif mengawal prinsip-prinen penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Ray memperingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran etika dan keistimewaan kekuasaan (privilege) berisiko mengulang kesalahan masa lalu yang memicu krisis politik era Orde Baru.
Ia menyoroti bagaimana pola-pola konsolidasi kekuasaan yang terlalu menguntungkan keluarga pejabat tinggi negara saat ini memiliki kemiripan atmosfer dengan situasi politik jelang Reformasi 1998.
“Soeharto jatuh dulu karena sangat mengutamakan keluarganya. Setidaknya ada empat keistimewaan yang diberikan bangsa ini kepada Gibran: dari walikota, perubahan undang-undang di MK, PKPU yang diakomodasi, hingga penyetaraan surat keterangan (suket) yang tidak lazim. Semoga Pak Jokowi tidak mengalami hal yang sama,” tegas Ray Rangkuti.
Ray menekankan bahwa masyarakat sipil tidak boleh berdiam diri melihat kompromi etika dan hukum yang merusak keadaban demokrasi. Menurutnya, partisipasi publik dalam menyuarakan ketidakadilan adalah benteng terakhir menjaga marwah konstitusi.
Ia mendorong warga untuk menggunakan berbagai jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi kepada parlemen, mulai dari audiensi langsung, memanfaatkan masa reses anggota DPR, hingga membangun narasi kritis yang produktif di ruang publik dan media sosial.
Daripada terjebak dalam perdebatan tak berujung dan perselisihan di media sosial, Ray menilai bahwa mendorong DPR menguji seluruh kejanggalan dokumen secara terbuka melalui Hak Angket adalah jalan paling beradab untuk menyelesaikan polemik kepemimpinan nasional secara transparan dan terhormat.
It’s actually a great and useful piece of information. I’m glad that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.