Bola Panas di Tangan Prabowo. Menunda Proses Pemakzulan Gibran Bisa Memicu Krisis Legitimasi Politik yang Lebih Besar.

JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil mencatat adanya sinyal keretakan di internal koalisi partai politik pendukung pemerintah terkait penyelesaian polemik keabsahan syarat administrasi Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) sekaligus aktivis ’98, Ray Rangkuti, mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di DPR RI sebenarnya mulai membuka pintu terhadap aspirasi publik untuk menelusuri keabsahan dokumen ijazah Gibran melalui mekanisme pengawasan parlemen.

Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Ray mengalkulasikan bahwa dukungan fraksi-fraksi di DPR untuk menggulirkan penggunaan Hak Angket saat ini sudah mencapai angka 60 persen.

“Tiga partai yang kami kunjungi—Golkar, PKS, dan PKB—merespon sangat positif. Mereka tidak membantah, justru menampung dan berjanji mempelajari masukan masyarakat. PKS bahkan secara tegas melontarkan istilah ‘Ijazah-gate’. Secara hitung-hitungan politik, posisi parpol di parlemen ini sudah di atas 50 persen, kira-kira 60 persen,” tegas Ray Rangkuti.

Namun, Ray menyoroti bahwa sisa 40 persen penentu keputusan politik tersebut kini berada sepenuhnya di tangan Istana, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.

Menurut Ray, hingga saat ini Istana masih berada di posisi dilematis atau 50-50. Pembiaran yang dilakukan Istana terhadap polemik ini dinilai dapat menjadi bumerang politik yang menggerogoti legitimasi pemerintahan Prabowo ke depan.

“Sisa 40 persen itu sangat bergantung pada posisi Istana. Kalau Pak Presiden Prabowo dan Gerindra setuju barang ini didorong ke Hak Angket, jalan ini akan sangat cepat. Ini bukan hanya demi kepastian hukum, tapi juga untuk menyelamatkan marwah pemerintahan Prabowo agar tidak tersandera isu perlindungan terhadap keistimewaan keluarga tertentu,” lanjut Ray.

Ia mengingatkan bahwa langkah mendorong Hak Angket DPR justru menjadi jalan paling rasional dan terhormat, baik bagi publik, DPR, maupun Gibran sendiri untuk membuktikan klaim keabsahan dokumennya secara transparan di forum konstitusional.

Apabila Istana dan DPR terus menutup mata dan menolak forum pengawasan formal tersebut, Ray memperingatkan bahwa eskalasi ketidakpercayaan publik akan terus meluas dan berpotensi memicu krisis legitimasi politik yang lebih besar.