JAKARTA — Wacana mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berembus di lingkungan legislatif pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat keabsahan administrasi. Kendati demikian, partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai masih bersikap pasif dan cenderung menantikan sinyal serta dorongan publik.
Hal tersebut diungkapkan oleh jurnalis senior Lukas Luwarso dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP baru baru ini.
Desas-desus Lobi Politikus Lintas Partai
Lukas membeberkan bahwa secara informal, komunikasi politik antar-politikus dari berbagai fraksi di parlemen sebenarnya sudah mulai membicarakan langkah-langkah terkait keabsahan keberadaan Gibran di kursi wakil presiden.
Menurutnya, sejumlah parpol memandang dinamika ekspansi politik keluarga Jokowi—seperti manuver penguatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—sebagai faktor persaingan yang potensial menggerus basis suara dan elektabilitas partai-partai mapan di Senayan.
“Secara deep down, ada ketertarikan dari sejumlah politikus lintas partai untuk menggulirkan hak angket atau pengusutan di DPR. Bagi parpol, membatasi manuver politik keluarga Jokowi adalah kalkulasi untuk menjaga elektabilitas masing-masing,” ungkap Lukas.
Sikap ‘Malas Politik’ dan Saling Tunggu Inisiatif
Meski wacana tersebut berembus di ranah informal, Lukas menilai parpol di DPR dihinggapi kompromi politik dan enggan mengambil risiko sebagai pemrakarsa tunggal (first mover).
Ia mencontohkan respons ragu-ragu dari parpol besar yang memilih menahan diri alih-alih mengambil inisiatif terbuka.
“Politik di DPR saat ini cenderung indolen atau pemalas. Mereka tidak mau mengambil inisiatif sendiri, tetapi menunggu partai lain melangkah duluan. Semua menunggu sinyal dari partai besar seperti PDIP atau arahan diam-diam dari Istana,” jelasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto diprediksi memilih untuk tidak memberikan sinyal terbuka guna menjaga stabilitas koalisi dan iklim pemerintahannya dari guncangan politik yang terlalu awal.
Tekanan Publik Sebagai Kunci Dinamika Parlemen
Lukas menyimpulkan bahwa wacana di parlemen tidak akan bermuara pada tindakan konkret jika hanya mengandalkan inisiatif internal politikus DPR. Menurutnya, dinamika ini baru akan bergerak secara signifikan apabila ada eskalasi tekanan publik dan gelombang aspirasi yang masif dari masyarakat sipil maupun eksponen mahasiswa.
“Politikus di Senayan baru akan bergerak jika ada dorongan publik yang sangat kuat. Tanpa adanya tekanan dan tuntutan nyata dari masyarakat, parpol hanya akan memilih bertahan di zona aman,” pungkas Lukas.
