JAKARTA — Praktik korupsi yang menjerat para pejabat eksekutif di tingkat daerah—mulai dari bupati, walikota, hingga gubernur—ternyata bukan sekadar aksi suap-menyuap konvensional. Modus kejahatan kerah putih ini terus bertransformasi secara rapi, bahkan mampu mengakali berbagai sistem digitalisasi anggaran yang digadang-gadang sebagai platfon anti-korupsi.
Pendiri KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, membeberkan gambaran memprihatinkan mengenai anatomi korupsi kepala daerah dalam tayangan di kanal YouTube USTADZ DEMOKRASI. Menurutnya, situasi korupsi di tingkat lokal sudah mencapai tahap darurat moralitas penyelenggara negara.
Lebih dari 50 Persen Daerah Terjangkit Virus Korupsi
Data mencatat bahwa sejak 2005 hingga saat ini, kasus operasi tangkap tangan kepala daerah terus terjadi seolah mengkonfirmasi belum ditemukan obat mujarat yang bisa menjengah tidak korupsi. Pada hal secara institusi sudah ada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Belum lagi pengawasan internal termasuk inspektorat. Kasus terbaru Bupati Gowa Husni Talenrang terpaksa diberhentikan dari jabatannya karena tuduhan korupsi. Bahkan sekarang ini sedang menjalani penahanan penyidik Polda Sulawesi Selatan.
“Ini situasi yang ngeri-ngeri sedap sekaligus miris. Sudah lebih dari separuh daerah kita dipimpin oleh pejabat yang melanggar sumpah jabatannya sendiri,” tegas Syamsuddin.
3 Modus Utama Korupsi Kepala Daerah
Syamsuddin mengungkap tiga modus utama yang kerap digunakan oleh para penguasa daerah untuk merampok uang negara tanpa menyenggol celah hukum secara terang-terangan:
1. Akrobat Sistem LPSE (Pengadaan Barang dan Jasa)
Sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement / LPSE) yang sejatinya dirancang untuk mencegah penyelewengan, terbukti masih bisa diakali secara sistematis.
- Mark-up Sejak Tahap Pagu Anggaran: Kejahatan dimulai jauh sebelum lelang dibuka. Pagu anggaran di APBD dinaikkan berlipat ganda dari harga pasar.
Contoh: Laptop bernilai asli Rp7 juta dimasukkan ke APBD sebesar Rp20 juta. Ketika dilelang di sistem elektronik dan ditawar kontraktor senilai Rp18 juta, pemerintah daerah seolah-olah melakukan “efisiensi anggaran”, padahal negara tetap dirugikan secara masif.
- Arisan Kontraktor: Proses lelang elektronik sering kali hanya menjadi sekadar formalitas administrasi. Pemenang lelang sudah dikondisikan sejak awal melalui skema kesepakatan tertutup antar-pengusaha (arisan kontraktor) atas instruksi pemegang kendali kekuasaan.
[Perencanaan APBD] ──> Mark-up Pagu Harga (Harga Rp7Juta ──> Di-pagu Rp20Juta)
│
▼
[Sistem LPSE / Lelang] ──> Pengondisian “Arisan Kontraktor” (Pemenang Sudah Diatur)
│
▼
[Penawaran Fake] ──> Pemenang Menawar Rp18Juta (Seolah-olah Efisiensi, Negara Tetap Rugi)
2. Korupsi Perizinan & Layanan Fasilitas Sponsor
Biaya politik yang mahal (high cost politics) saat Pilkada melahirkan relasi patron-klien antara kepala daerah dan para penyokong dana (sponsor).
Bentuk pengembalian jasanya adalah melalui korupsi perizinan dan skema kerja sama pihak ketiga. APBD sering dialokasikan untuk membangun fasilitas infrastruktur—seperti reklamasi pantai, jalan akses, atau pembukaan lahan—yang secara terselubung hanya menguntungkan pengusaha penyokong Pilkada.
3. Tren Baru: Sulap Sektor Pendapatan Daerah
Modus paling mutakhir dan belum banyak disadari publik adalah korupsi kebijakan di sektor pendapatan daerah.
- Manipulasi Target Pendapatan: Kepala daerah sengaja membumbungkan target potensi pendapatan APBD (misalnya dari Rp500 miliar diubah menjadi Rp800 miliar) demi memberi legitimasi untuk menaikkan alokasi belanja daerah.
- Diskon Pajak/Retribusi Konspiratif: Adanya transaksi di bawah meja antara pejabat daerah dan pengusaha besar. Pajak atau retribusi daerah yang seharusnya disetor penuh, dipangkas secara drastis atas kesepakatan pribadi.
Contoh: Hotel atau tempat usaha yang kewajiban pajak daerahnya mencapai Rp10 miliar per tahun, dimanipulasi sehingga hanya perlu membayar Rp1 miliar.
Catatan Kritis dan Desakan Pengawasan
Syamsuddin menegaskan bahwa tingginya angka korupsi kepala daerah bukan semata-mata karena mahalnya biaya Pilkada, melainkan keberadaan niat jahat (mens rea) dan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pemegang kendali kekuasaan.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum—KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan—didesak untuk tidak lagi hanya berfokus pada pengawasan pengadaan barang dan jasa. Sektor pendapatan daerah dan penyusunan kebijakan APBD harus menjadi fokus pengawasan baru, karena di sinilah kebocoran anggaran negara terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan sulit terdeteksi.
