JAKARTA — Desakan agar Komisi Informasi Pusat (KIP) segera menggelar sidang sengketa informasi antara Tim Bonjowi dan Polda Metro Jaya kian menguat. Di tengah bergulirnya penyelidikan aparat kepolisian terkait dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres lalu, KIP justru dinilai lamban dan menunjukkan gelagat “masuk angin”.
Perwakilan Tim Bonjowi, Lukas Luwarso, secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap sikap KIP yang terkesan mengendapkan perkara secara sengaja. Menurutnya, momentum saat ini sangat tepat bagi KIP untuk segera menyegerakan persidangan.
“Sidang Bonjowi versus Polda Metro Jaya ini sangat tepat disegerakan. Apalagi, kepolisian RI saat ini juga tengah menyelidiki dugaan pidana surat keterangan (suket) yang digunakan Wapres Gibran saat mendaftar calon pada pilpres lalu,” tegas Lukas.
1. Kontras: Polri Sigap, KIP Justru “Letoy” dan Tertutup
Lukas menyoroti kontras mencolok antara respons penegak hukum dan lembaga pengawas keterbukaan informasi. Ketika Polri menunjukkan progres dalam merespons isu-isu publik yang krusial, KIP justru bersikap sebaliknya—lamban, tertutup, dan tidak responsif.
- Pertanyaan Besar Publik: Lukas menilai situasi ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Ketika publik menuntut transparansi, KIP malah tampil loyo.
- Kecurigaan Operasi Senyap: Sikap pasif KIP memicu kekhawatiran yang sangat beralasan di tubuh Tim Bonjowi bahwa ada intervensi sistematis di balik layar.
“Sayangnya nampak sangat aneh, di saat Polri kelihatan sigap dengan isu publik, tapi kemudian KIP sebaliknya: letoy! Ada apa ini?” tandas Lukas dengan nada penuh tanya.
2. Indikasi “Cawe-Cawe” dan Seleksi Komisioner yang Janggal
Kekhawatiran Tim Bonjowi bukan tanpa dasar. Lukas mengungkap kecurigaan adanya operasi senyap yang sengaja mendesain KIP agar tumpul dan tidak berdaya menghadapi perkara-perkara besar yang bersinggungan dengan kekuasaan.
Ia mengingatkan kembali proses seleksi komisioner KIP sebelumnya, di mana figur-figur berintegritas tinggi yang terbukti menjaga independensi lembaga justru didepak dan tidak terpilih kembali.
- Intervensi Politik: Ada kekhawatiran kuat bahwa KIP saat ini sedang diotak-atik, dikendalikan, dan menjadi korban cawe-cawe kekuatan tertentu.
- Pengkhianatan Mandat Lembaga: Jika KIP terus-menerus dibiarkan mandul dan tersandera kepentingan kekuasaan, maka lembaga tersebut telah mengkhianati mandat konstitusionalnya sebagai benteng informasi publik.
“Kami Bonjowi sangat khawatir, dan itu wajar. Saat seleksi yang lalu, komisioner yang cukup bagus menjaga independensi lembaga justru mereka tidak terpilih. Ada apa? Kami khawatir ada operasi senyap, KIP diotak-atik, ada cawe-cawe, dan itu merusak mandat KIP!” pungkas Lukas tajam.
Lukas Luwarso memberi warning , di tengah pusaran isu nasional yang menuntut transparansi, KIP tidak bisa lagi berlindung di balik alasan administratif atau sikap bungkam. Publik kini menuntut pembuktian nyata: apakah KIP masih berdiri sebagai pengawal kebenaran informasi, atau telah berubah menjadi instrumen penutup kebenaran?
