JAKARTA — Kasus penetapan tersangka terhadap tiga jenderal kepolisian—termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo—atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus memicu gelombang perbincangan publik. Dalam diskusi mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, pengamat intelijen sekaligus mantan anggota Badan Intelijen Nasional (BIN), Dr. Kol. Inf. (Purn) Sri Radjasa Candra, membeberkan analisis tajam mengenai skema besar di balik kejahatan politik yang dinilainya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.
Bukan Sekadar Penyadapan, Melainkan Tindakan Makar dan Kejahatan Negara
Sri Radjasa menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata atau sekadar disederhanakan sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Menurutnya, tindakan penyadapan yang menyasar kepala negara merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara dan memenuhi unsur makar.
“Penyadapan terhadap kepala negara yaitu Presiden Prabowo, ini kejahatan negara… makar sebenarnya ini, berkhianat dan makar,” tegas Sri Radjasa.
Ia menambahkan, operasi penyadapan ilegal ini bahkan telah berjalan hampir setahun sejak 2025, memanfaatkan perangkat canggih milik kepolisian yang dialihfungsikan dan bahkan sempat ditarik keluar ke sebuah posko di kawasan Widya Candra, Jakarta,.
Dugaan Keterlibatan Jokowi dan Operasi “Garis Dalam”
Mantan perwira menengah intelijen ini juga mensinyalir kuatnya dugaan bahwa tindakan Listyo Sigit tidak berdiri sendiri sebagai inisiatif pribadi. Ia menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari grand skenario atau operasi “garis dalam” yang diduga kuat dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Radjasa tidak menjelaskan secara rinci alasannya menyebut Jokowi sebagai pengendali dari aksi penyadapan tersebut. Namun ia menjelaskan detil tujuan utama dari aksi penyadapan tersebut, di antaranya:
- Pengawasan Pemerintahan: Mengawasi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo agar kebijakan yang berjalan sesuai dengan komitmen awal.
- Amankan Suksesi: Mengamankan kepentingan politik dan suksesi dinasti politik untuk tahun 2029.
“Sejak dari awal Kapolri Sigit sudah memperlihatkan bahwa dia tidak patuh sama Presiden, membangkang, dan berupaya mengamankan kepentingan politik Jokowi,” ujar Sri Radjasa.
Keterlibatan Jaringan Luas dan Ketua Partai Politik
Lebih lanjut, Sri Radjasa mengungkapkan bahwa lingkaran konspirasi ini melibatkan banyak pihak, termasuk sejumlah oknum loyalis di internal kepolisian hingga figur dari kalangan partai politik. Ia menduga ada ketua partai politik tertentu yang turut berperan membantu mengumpulkan nomor-nomor telepon orang-orang dekat di ring dalam presiden,.
Momentum Pembersihan dan Ujian bagi Pemerintahan Prabowo
Menghadapi situasi ini, Sri Radjasa menilai bahwa terbongkarnya kasus tersebut adalah momentum emas sekaligus “berkah” bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembersihan total (purge) di tubuh institusi penegak hukum dan lembaga negara,.
Ia mendesak agar penegak hukum tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit dan para perwira di lapangan, melainkan harus membongkar tuntas sampai ke akar-akarnya dan menjerat aktor-aktor intelektual di balik layar,.
“Ini momentum kesempatan buat presiden untuk membersihkan dan mempertahankan kekuasaannya… Kalau Prabowo tidak melakukan pembersihan, ini akan menjadi bumerang,” pungkasnya,.
Kasus megaskandal politik ini kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik, menuntut transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan di balik aksi penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia.
