JAKARTA — Pengungkapan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memicu kehebohan politik baru. Pengamat intelijen sekaligus mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN), Dr. Kol. Inf. (Purn) Sri Radjasa Candra, membeberkan indikasi keterlibatan aktor politik senior, yakni seorang ketua umum partai politik, yang diduga ikut menyokong tindakan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam melancarkan operasi penyadapan terhadap kepala negara.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan Sri Radjasa saat menjadi narasumber dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Peran Ketua Parpol: Pemasok Nomor Telepon Ring 1 Presiden
Menurut Sri Radjasa, penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo dan lingkaran terdekatnya tidak berjalan secara terisolasi di internal kepolisian belaka, melainkan melibatkan jaringan konspirasi yang rapi di luar instrumen penegak hukum.
Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan figur ketua partai politik tersebut sangat krusial dalam memetakan target operasi penyadapan.
“Ini patut diduga ada ketua partai politik yang terlibat. Dialah yang mengumpulkan nomor-nomor telepon orang-orang dekat Presiden… kan dia kenal semua,” ungkap Sri Radjasa dalam perbincangan bersama Abraham Samad,.
Langkah pengumpulan kontak pejabat dan lingkaran inti (Ring 1) Istana tersebut memudahkan tim teknis penyadapan untuk memantau pergerakan, pembicaraan, serta arah kebijakan politik maupun keamanan yang dirumuskan oleh Presiden.
Bagian dari Operasi “Garis Dalam” dan Konsolidasi Kekuatan
Sri Radjasa menilai aksi penyokongan dari ketua parpol kepada Listyo Sigit ini menegaskan bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian integral dari “Operasi Garis Dalam”. Operasi senyap ini diduga dirancang untuk mengawal kepentingan politik tertentu, menjaga komitmen kekuasaan, serta mengamankan peta suksesi politik menuju 2029.
Ia menekankan bahwa pengadaan instrumen sadap canggih bernilai tinggi yang sebelumnya dibeli oleh institusi kepolisian telah dialihfungsikan secara ilegal (abuse of power) demi melayani agenda kelompok politik tersebut,.
Desakan Pembongkaran Jaringan Konspirasi
Atas temuan ini, Sri Radjasa mendesak aparat penegak hukum dan Presiden Prabowo Subianto agar tidak berhenti pada penindakan oknum perwira kepolisian semata. Ia meminta agar aktor-aktor politik yang ikut terlibat sebagai penyedia data maupun penyokong operasi turut diusut secara tuntas tanpa tebang pilih,.
“Ini semua bukan kegiatan yang dilakukan secara parsial, tapi ini sudah bentuk operasi… Semuanya harus diamputasi, enggak bisa enggak. Ini kesempatan buat Presiden untuk membersihkan,” tegasnya,.
Kasus dugaan penyadapan ini kini terus bergulir dan berpotensi menyeret nama-nama elit politik papan atas nasional seiring menguatnya desakan publik agar skandal kejahatan terhadap keamanan negara ini dibongkar hingga ke akar-akarnya.
