AKARTA – Kondisi makroekonomi Indonesia tengah berada dalam zona merah seiring dengan merosotnya nilai tukar Rupiah yang kian menjauhi asumsi dasar APBN. Para pakar ekonomi memperingatkan bahwa fenomena ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan sinyal kuat adanya keretakan fundamental ekonomi nasional yang dipicu oleh penurunan daya beli dan beban fiskal yang kian berat.
Ekonom Senior, Yanuar Rizky, seperti dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak UP, menekankan bahwa pelemahan mata uang Garuda saat ini berakar pada penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak PPN dan PPH. Menurutnya, angka-angka tersebut merupakan indikator paling jujur bahwa aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat sedang mengalami kontraksi hebat.
“Begitu angka penerimaan negara kita turun, sulit bagi kita untuk menyangkal adanya penurunan daya beli. Di situlah fundamental kita goyah, dan Rupiah secara otomatis ikut terperosok,” ujar Yanuar dalam diskusi publik baru-baru ini.
Berikut adalah poin-poin krusial yang mendasari keretakan fundamental tersebut:
- Erosi Daya Beli (Krisis M0): Terhentinya perputaran uang tunai di masyarakat (M0) akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan stagnasi pendapatan. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai “makan tabungan,” yang jika dibiarkan akan memicu resesi domestik.
- Jurang Fiskal (Fiscal Cliff): Terjadi disparitas lebar antara penerimaan negara yang melandai dengan belanja negara yang terus meroket. Defisit APBN yang kian melebar memaksa pemerintah untuk terus menambah utang luar negeri guna menutup lubang anggaran.
- Ketergantungan Utang: Fundamental ekonomi dinilai tidak lagi ditopang oleh produktivitas sektor riil, melainkan oleh kepercayaan pasar global terhadap surat utang pemerintah. Yanuar memperingatkan bahwa ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap krisis jika para kreditur mulai kehilangan kepercayaan.
Situasi ini diperparah oleh sikap pemerintah yang dinilai tetap memaksakan proyek-proyek ambisius—seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih—di tengah keterbatasan ruang fiskal. Para pengamat menilai kebijakan tersebut lebih bersifat “akomodasi politik” untuk menjaga stabilitas elit ketimbang solusi darurat untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.
Jika tidak segera dilakukan langkah “diet anggaran” yang radikal dan konsensus nasional untuk melakukan restrukturisasi utang, para ahli mengkhawatirkan Rupiah akan terus merosot hingga menyentuh angka psikologis baru yang jauh lebih rendah.
“Pemerintah harus berani menghentikan kebiasaan ‘meniup balon’ anggaran secara berlebihan. Jika tidak, satu letusan kecil saja bisa membawa kita pada krisis sosial dan politik yang jauh lebih besar dari sekadar masalah angka di layar bursa,” pungkas Yanuar.
kacau masalah spyware nih