JAKARTA – Gelombang kritik tajam kini mengarah pada kebijakan pengelolaan fiskal pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan “bagi-bagi” anggaran demi stabilitas politik elit dibandingkan melakukan penyelamatan ekonomi rakyat yang sedang terpuruk. Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa langkah ini berisiko menciptakan obesitas anggaran yang membahayakan kedaulatan negara.
Ekonom Senior, Yanuar Rizky, seperti dikutip di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP menyoroti bahwa alokasi dana jumbo untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih menjadi instrumen pragmatis untuk menjinakkan potensi oposisi. Menurutnya, pemerintah seolah sedang “menyuap” stabilitas dengan uang hasil utang.
“Prabowo ingin memastikan elit politik nasional hingga perangkat desa merasa happy dan kebagian jatah agar tidak ada gejolak politik. Namun, harga yang harus dibayar adalah melebarnya defisit APBN hingga ke level yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Yanuar dalam analisisnya.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam kritik jurnalisme ini meliputi:
- Kompromi Atas Korupsi Masa Lalu: Demi menjaga keharmonisan antar-tokoh pemimpin (Jokowi, SBY, Megawati), pemerintah dinilai enggan melakukan audit radikal terhadap kebocoran anggaran masa lalu. Hal ini menyebabkan praktik “saling sandra” kepentingan tetap terpelihara dalam struktur anggaran.
- Akomodasi Elit vs Ekonomi Perut: Alokasi anggaran untuk ormas, kampus, hingga APH dalam skema proyek MBG dipandang sebagai upaya membagi-bagi “prasmanan” kekuasaan. Padahal, pada saat yang sama, daya beli masyarakat akar rumput sedang merosot tajam akibat inflasi pangan dan pelemahan nilai tukar.
- Risiko Gagal Fiskal: Praktik bagi-bagi anggaran ini dilakukan di tengah sisa anggaran (SILPA) yang mencapai titik terendah dalam sejarah. Para ahli menilai pemerintah sedang “meniup balon” yang sewaktu-waktu bisa pecah jika pasar internasional berhenti memberikan pinjaman.
“Pemerintah bertindak seolah-olah sumber daya kita tidak terbatas, padahal kenyataannya kita sedang hidup dari utang ke utang. Kebijakan menyenangkan semua orang ini pada akhirnya justru akan membuat semua orang tidak senang saat krisis ekonomi benar-benar meledak,” tambah para analis kebijakan publik.
Kritik ini mendesak adanya konsensus nasional yang jujur—bukan konsensus bagi-bagi proyek—melainkan kesepakatan untuk melakukan diet anggaran besar-besaran. Tanpa keberanian Presiden untuk memotong jatah elit demi menyelamatkan fiskal, Indonesia diprediksi akan terus terjerat dalam penjajahan utang era modern yang mengancam masa depan generasi mendatang.
