Wiwin Suwandi (Praktisi Hukum)
Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (GRK). Amar putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang berbunyi “Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya” secara hukum menegaskan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah.
Putusan MA a quo senapas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hal mana MK menyatakan “..tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)…”.
Kedua putusan tersebut secara hukum menyiratkan dokumen yang digunakan GRK saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024 lalu cacat prosedur.
“Syarat” Dalam Hukum Administrasi Negara
Dalam hukum administrasi negara, syarat merupakan elemen atau ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu tindakan, wewenang, atau keputusan tata usaha negara (TUN) menjadi sah (rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht).
Syarat-syarat dalam pembuatan keputusan atau tindakan administrasi negara umumnya dibagi menjadi dua jenis utama menurut doktrin Hukum Administrasi Negara. Philipus M. Hadjon misalnya, membagi syarat kedalam 2 bentuk; Syarat Materiil (Substantif) dan Syarat Formil (Prosedur). Syarat Materiil meliputi; pertama, wewenang. Organ atau pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan harus memiliki wewenang sah (diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat). Kedua, Kehendak dan Bebas Kekhilafan. Karena keputusan adalah pernyataan kehendak (wilsverklaring), keputusan tersebut tidak boleh mengandung cacat kehendak seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Ketiga, Tujuan dan Materi. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan maksud dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya serta tidak melampaui wewenang (ultra vires). Keempat, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, dan asas keadilan.
Sedangkan Syarat Formil (Prosedur) mengatur bentuk dan tata cara atau prosedur keputusan tersebut dibuat. Keputusan harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan (tertulis atau lisan) serta melalui prosedur atau tahapan pembuatannya yang digariskan oleh undang-undang. Satu saja prosedur yang dilewati, maka keputusan tersebut cacat.
Bagaimana Dengan Syarat Pencalonan GRK?
Dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017, syarat kontestasi diatur dalam 2 (dua) rezim; syarat calon dan syarat pencalonan. Bagi Presiden dan Wakil Presiden, syarat calon diatur dalam Pasal 169, mulai dari huruf “a” sampai huruf “t”. Pasal ini secara genuine murni mengatur syarat calon tanpa embel-embel “diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol”. Ibarat syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata, perjanjian batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya tidak memenuhi unsur “cakap” karena yang membuat perjanjian adalah anak dibawah umur atau seseorang yang secara kejiwaan dianggap tidak cakap melakukan perikatan.
Sedangkan syarat pencalonan bisa ditemukan pada Pasal 222 dan Pasal 223 melalui mekanisme Presidential Treshold (Pres T).
Dalam kasus GRK, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dan Putusan MK Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sejatinya menilai keabsahan GRK sebagai calon Wakil Presiden, bukan terkait syarat pencalonannya.
Dalam situasi demikian, timbul pertanyaan, bagaimana dengan syarat pencalonannya? Apakah tidak sahnya GRK sebagai calon Wakil Presiden berakibat hukum pada pencalonannya? Menurut penulis ada! UU Pemilu memudahkan kita menafsir situasi ini.
Cara membacanya harus dilihat secara sistematis; pertama, “Pemilu merupakan satu kesatuan tahapan proses dalam penyelenggaraan Pemilu”. Satu saja tahapan tidak dilewati, maka Pemilu cacat, baik proses maupun hasilnya. Pada Pemilu 2024, tahapan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022). Tahapan ini termasuk kewajiban KPU untuk melakukan verifikasi syarat calon dan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023).
Kedua, dalam UU Pemilu, aturan syarat calon mendahului aturan syarat pencalonan. Syarat calon diatur dalam Pasal 169 huruf a sampai huruf t, syarat pencalonan diatur dalam Pasal 222 dan Pasal 223.
Ketiga, PKPU 19/2023 mengatur syarat pencalonan dan syarat calon secara terpisah. Syarat pencalonan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12, mendahului syarat calon yang diatur dalam Pasal 13. Pengaturan syarat pencalonan yang mendahului syarat calon ini sebetulnya melanggar UU Pemilu yang mengatur syarat calon terlebih dahulu. Tafsir hukumnya sederhana, tidak akan ada pencalonan jika tidak ada calon, tidak mungkin mengatur pencalonan ketika calon tidak memenuhi syarat! Sesederhana itu!
Tafsir ini menjawab pertanyaan apakah gugurnya syarat calon GRK sebagai calon Wakil Presiden mempengaruhi atau berakibat hukum pada pencalonannya!
