Catatan Redaksi
12 November 2026 — Gibran akhirnya resmi mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Surat pengunduran diri itu diantarkannya langsung kepada Ketua MPR, setelah sebelumnya juga ia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Langkah ini diambil bukan tanpa sebab. Gibran tak kuasa membendung gelombang desakan pemakzulan yang digulirkan DPR. Fraksi-fraksi yang selama ini berada di lingkaran pendukungnya tiba-tiba berbalik arah dan sepakat menggulingkannya.
Alasannya telak: produk lembaga peradilan tertinggi—Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)—secara tegas menyatakan syarat administrasi pencalonan Gibran cacat hukum. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang meyakinkan setara SMA, sementara surat keterangan (suket) yang digunakan dinilai tidak memenuhi syarat dasar kelulusan. Tak lama kemudian, putusan MA jauh lebih tajam: suket tersebut batal demi hukum. Dalam nalar sehat, posisi Gibran sejak awal memang bermasalah.
Sehari sebelumnya, Gibran sempat sesumbar akan melawan dan membuktikan keaslian ijazahnya dari SD hingga S1 melalui PTUN. Sebuah pernyataan yang mengundang gelak tawa sekaligus tanda tanya besar. Bagaimana mungkin, di saat putusan MA sudah inkrah, ia masih berniat menggugat ke PTUN? Apa yang mau digugat, dan siapa objek hukumnya? Kotak kosong?
Dukungan pemakzulan menggelinding cepat. Hingga Rabu sore, 120 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan—jauh melampaui ketentuan tata tertib yang hanya mensyaratkan 25 orang dari lebih dari satu fraksi. Gibran tak punya ruang gerak. Pilihannya hanya dua: diusir secara paksa dari Istana Wapres atau mengundurkan diri dengan terhormat. Ia memilih yang kedua.
Ia boleh berdalih mundur bukan karena ijazah, atau menepis takut pada Sidang Paripurna DPR (HMP). Namun, fakta sejarah tidak bisa dihapus: ia mundur karena status hukumnya telah runtuh total.
Siapa Pengganti Gibran?
Spekulasi mulai liar. Seperti biasa, ruang diskursus publik dibatasi seolah-olah kursi Wapres hanya milik kader partai politik. Ruang bagi figur di luar parpol seakan ditutup rapat. Padahal, bangsa ini sedang dihantam krisis ekonomi dan politik. Indonesia butuh figur wakil presiden yang bersih, kompeten, dan mampu membantu Presiden Prabowo bekerja optimal membawa bangsa keluar dari lubang jarum krisis.
Secara normatif, setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak atas posisi tersebut—tidak harus dari partai politik, apalagi dari partai pengusung lama.
Namun, Presiden Prabowo memegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama ke MPR. Prabowo tidak boleh gegabah. Ujian terbesarnya terletak pada persepsi publik: apakah ia masih tersandera oleh bayang-bayang loyalis Jokowi, atau mampu keluar dari lingkaran “Geng Solo”? Pilihan figur pengganti nantinya akan menjadi cermin paling jujur. Kita lihat saja.
Syamsuddin Alimsyah



