Catatan Pinggir Syamsuddin Alimsyah
Ada pemandangan yang janggal, bahkan cenderung misterius, dalam dinamika perebutan kursi Wakil Presiden (RI-2) pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka akibat cacat administrasi pada Pilpres 2024 lalu. Partai-partai di parlemen mendadak adem ayem. Tidak ada kegaduhan, tidak ada tarik-menarik kepentingan yang vulgar; semua seolah kompak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo dan Partai Gerindranya.
Sikap pasif ini memantik pertanyaan besar bagi nalar sehat publik: mengapa jabatan tertinggi kedua di republik ini tiba-tiba tampak sepi peminat? Apakah kursi ini sudah terlanjur busuk, dan kotor sampai tidak menarik?
Tentu bukan karena kursi tersebut sudah kehilangan daya tariknya. Posisi RI-2 bukan sekadar jabatan prestisius, melainkan pijakan paling strategis menuju kontestasi Pemilu 2029. Dalam hukum besi politik, partai selalu mengalkulasi setiap celah kekuasaan sedini mungkin demi mengamankan tiket elektoral. Jangankan posisi wakil presiden, posisi sekelas pendamping desa saja kerap menjadi ajang intervensi dan perebutan sengit antarpartai di balik layar. Namun, kali ini logika itu mendadak lumpuh.
Di tengah kebisuan partai-partai lain, Partai Amanat Nasional (PAN) justru melangkah lebih awal dengan secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Padahal, secara konstitusional, Prabowo Subianto wajib mengirimkan dua nama kandidat untuk dipilih oleh MPR, dan surat resmi yang diterima pimpinan MPR pada Senin kemarin pun belum dibuka ke publik.
Nama Dasco seketika menjadi buah bibir dari ruang-ruang rapat elite hingga ke meja-meja kafe. Kemunculannya menarik dicermati karena sejalan dengan pola yang terjadi sebelum Gibran lengser. Kala itu, media sosial sempat diramaikan oleh narasi bahwa Dasco tengah dipersiapkan dirinya sebagai cawapres 2029—sebuah isu yang buru-buru ia bantah sebagai hoaks. ‘’Berita itu tidak benar,’’ demikian klarifikasinya disejumlah media.
Hal menarik, meskipun Dasco adalah kader tulen dan orang kepercayaan utama Prabowo di Gerindra, publik juga mencatat kedekatan komunikasinya dengan lingkaran politik Presiden ke-7, Joko Widodo—yang kerap dijuluki “Geng Solo”. Sinyal ini semakin terkonfirmasi ketika barisan relawan Jokowi-Gibran di bawah komando Andi Azwan secara terbuka mendeklarasikan dukungan kepada Dasco. Hanya beberapa saat setelah Gibran resmi lengser dari kursi Wakil Presiden. Gibran memilih mundur setelah kuat gelombang desakan pemakzulan di DPR.. Bagi warganet dan pengamat politik, manuver kilat para relawan tersebut terbaca sebagai kode keras: figur pengganti di kursi RI-2 harus tetap berada dalam orbit pengaruh yang sama.
Di titik inilah kecurigaan mengenai adanya “operasi senyap” atau kesepakatan di bawah tangan antara Jokowi dan Prabowo sebelum Gibran mundur menemukan relevansinya. Apakah ketenangan partai-partai koalisi saat ini merupakan bagian dari skenario besar tersebut? Hanya Prabowo yang memegang jawabannya.
Namun, bagi publik, kepentingannya jauh lebih mendasar daripada sekadar kalkulasi bagi-bagi kekuasaan elite. Prabowo dituntut untuk bertindak lebih selektif dan rasional dalam menyodorkan dua nama kandidat ke MPR. Konstitusi tidak membatasi bahwa calon wakil presiden harus berasal dari kader partai politik. Kriteria utamanya semestinya adalah kapasitas kerja dan kecocokan visi untuk membantu Presiden membawa Indonesia keluar dari tekanan krisis saat ini.
Publik menaruh harapan besar agar Prabowo benar-benar merdeka dalam mengambil keputusan strategis ini—bebas dari bayang-bayang intervensi masa lalu, dan tidak lagi tersandera oleh kepentingan kelompok mana pun. Wallahualam.



