JAKARTA — Hubungan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan TNI Angkatan Darat menuju pertengahan tahun 1965 berada pada titik didih. Konflik yang semula berupa pertarungan politik terselubung berubah menjadi konfrontasi terbuka, dipicu oleh dendam sejarah masa lalu serta perebutan dominasi militer di bawah naungan Demokrasi Terpimpin.
Sejarawan senior, Prof. Dr. Anhar Gonggong, mengungkapkan bahwa perseteruan sengit kedua lembaga ini memiliki dua akar utama: memoria passionis (dendam sejarah) dan benturan doktrin militer.
1. Dendam Sejarah Peristiwa Madiun 1948
Akar ketegangan paling mendasar berawal dari penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Kala itu, operasi militer yang dipimpin Divisi Siliwangi dan Brawijaya berhasil menumpas gerakan komunis yang dinilai menancapkan “pisau dari belakang” saat Republik sedang menghadapi agresi Belanda.
“Ada dendam sejarah yang sangat mendalam dari PKI terhadap Angkatan Darat,” kata Prof. Anhar Gonggong dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad #SPEAKUP. Penumpasan Madiun melahirkan resentimen jangka panjang di tubuh PKI yang terus membawah tanah hingga momentum politik kembali terbuka pada era 1960-an.
2. Penolakan Gagasan “Angkatan Kelima”
Perseteruan semakin meruncing ketika PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima—sebuah wacana untuk mempersenjatai buruh dan tani secara terpisah dari empat angkatan bersenjata yang ada (AD, AL, AU, dan Kepolisian).
Gagasan yang didukung oleh pengaruh politik PKI ini dinilai Angkatan Darat sebagai pemicu bahaya laten perang saudara dan upaya sistematis untuk melemahkan peran monopoli senjata TNI.
Pimpinan Angkatan Darat saat itu, Men/Pangad Jenderal Ahmad Yani, secara tegas menolak ide tersebut. “Jenderal Yani langsung menyatakan bahwa kita tidak membutuhkan Angkatan Kelima. Pertahanan negara cukup dijalankan oleh TNI tanpa harus mempersepsikan buruh dan tani bergolok atau bersenjata,” jelas Anhar.
Pemberontakan PKI Madiun & Penumpasan
September 1948
PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Divisi Siliwangi dan Brawijaya melancarkan operasi penumpasan yang menewaskan pimpinan PKI seperti Musso, melahirkan dendam politik-militer berkelanjutan.
Dekrit Presiden & Era Demokrasi Terpimpin
July 1959
Presiden Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin dan gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme), membuka pintu lebar bagi PKI masuk kembali ke panggung utama politik nasional.
Gagasan Angkatan Kelima Bergulir
Awal 1965
PKI melontarkan gagasan mempersenjatai elemen buruh dan tani (“Angkatan Kelima”). Usul ini ditolak keras oleh Jenderal Ahmad Yani dan jajaran perwira AD.
Puncak Konflik: Peristiwa G30S
30 September 1965
Ketegangan politik dan ketakutan mutlak antar-faksi memuncak dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat.
Penolakan keras terhadap Angkatan Kelima serta benturan ideologi ini menempatkan Angkatan Darat sebagai benteng terakhir yang menghalangi dominasi mutlak PKI di Indonesia, hingga akhirnya meletus peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965.
