dok ist: idntimes.com
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dijadwalkan segera menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, pekan depan. Sidang etik ini berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah politisi, yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar.
Berdasarkan sumber informasi di lingkungan Mabes Polri, jadwal pelaksanaan sidang etik tersebut telah ditetapkan pada pekan depan, meski kepastian hari pelaksanaan masih menunggu keputusan final pimpinan Polri.
Sidang etik terhadap Listyo Sigit menyusul proses serupa yang lebih dulu dijalani oleh sejumlah tersangka lain dalam perkara ini. Sebelumnya, salah satu tersangka bernama Ari Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah majelis etik menyatakan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.
Desakan agar proses etik terhadap Listyo Sigit dan rekan-rekannya segera dituntaskan telah menguat sejak awal kasus ini terungkap ke publik. Selain karena para tersangka masih berstatus anggota aktif Polri, percepatan sidang etik dinilai krusial untuk menjaga objektivitas proses penyidikan pidana. Status kepangkatan Listyo Sigit sebagai mantan Kapolri dikhawatirkan dapat menimbulkan beban psikologis bagi tim penyidik apabila proses etik tidak segera diselesaikan secara terpisah.
Secara regulasi, mekanisme persidangan etik di tubuh kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan tersebut, anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang merendahkan kehormatan negara dan institusi dapat dikenai sanksi administratif berupa PTDH sebelum maupun bersamaan dengan proses peradilan umum.
Di sisi lain, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Oegroseno mendorong agar Polri membentuk Dewan Kehormatan khusus untuk menyidangkan perkara etik Listyo Sigit dan tersangka lainnya. Menurut Oegroseno, pembentukan dewan khusus ini mendesak mengingat bobot perkara yang bukan sekadar penyadapan biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori makar.
“Dewan kehormatan menjadi penting karena kasusnya luar biasa, bukan penyadapan biasa tapi sudah masuk kategori makar,” ujar Oegroseno dalam wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.
Oegroseno mengusulkan agar komposisi Dewan Kehormatan tersebut bersifat lintas elemen dan dipimpin langsung oleh Kapolri. Anggota majelis diusulkan terdiri dari unsur internal kepolisian, aparat penegak hukum lainnya, akademisi, serta perwakilan masyarakat sipil guna menjamin transparansi dan akuntabilitas putusan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri maupun kuasa hukum dari pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai susunan majelis sidang maupun agenda pemeriksaan saksi dalam sidang etik pekan depan.




Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off
the screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting issue or something to
do with browser compatibility but I figured I’d post to let
you know. The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks
What’s up to all, it’s really a nice for me to go to see this web site, it contains useful Information.
It’s actually a great and helpful piece of info. I’m happy that you
shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this.
Thanks for sharing.
Just want to say your article is as astounding. The clearness in your publish is simply great and that i can think you’re knowledgeable in this subject.
Well along with your permission let me to grab
your feed to keep up to date with drawing close post.
Thank you a million and please carry on the
rewarding work.