Lukas Luwarso, Jurnalis Senior
Ada dua cara jatuh dalam politik. Cara pertama dijatuhkan, cara kedua menjatuhkan diri sebelum didorong. Gibran dikabarkan menyatakan mundur dari jabatan wapres, saat bertemu Prabowo. Tapi dalam konferensi pers, mengikuti “saran” Prabowo, ia menyatakan akan bertarung. Belum jadi mundur atau mundur tapi belum.
Entah apa yang dibicarakan Gibran dengan Prabowo, selama dua setengah jam. Pembicaraan yang pasti sangat membosankan, mengingat yang satu suka omon-omon yang lain tidak bisa omon. Yang pasti, Gibran mendadak bertekad jadi “petarung” untuk mempertahankan ketidakjelasan latar pendidikannya.
Gibran semula menyatakan mundur untuk fokus menyelesaikan sengketa hukum, di PTUN, terkait keabsahan pendidikannya. Upaya yang, menurut Yusril Ihza Mahendra, tidak ada gunanya. Ia bukan lagi pejabat publik, tidak penting punya ijazah atau tidak.
Agaknya Prabowo tidak rela Gibran mundur begitu saja. Ia mungkin ingin Gibran bertarung untuk dimundurkan. Dimakzulkan. Keterbatasan kognitif Gibran tidak bisa menangkap niat dibalik “saran” untuk bertarung. Di tengah desakan mundur pasca putusan MK dan MA soal ketidakjelasan ijazah Gibran. Berlanjut usulan hak menyatakan pendapat yang sudah ditandatangani 150 anggota DPR. Nasib Gibran sudah disegel, cuma soal mundur atau dimundurkan.
Jika Gibran, juga Jokowi, sedikit memahami kalkulasi politik: mundur jauh lebih murah dan mudah ketimbang dimakzulkan. Sidang pemakzulan jelas akan menyakitkan sebagai tontonan drama politik. Dengan mundur secara suka rela, ia akan dikenang sebagai wapres termuda, tersingkat, terkontroversial, dan terkonyol. Jika mundur, ia akan mendapatkan berbagai hak istimewa sebagai pensiunan Wapres. Jika dimakzulkan, hak itu akan hilang.
Gibran mundur atau dimakzulkan cuma soal waktu. Lebih menarik untuk melihat bagaimana relasi perkongsian politik Prabowo-Jokowi pasca kegaduhan ijazah dan penyadapan. Relasi duo-hopeng ini bakal bergeser dari simbiosis ke asimetri. Dulu keduanya saling membutuhkan: Prabowo butuh mesin elektoral Jokowi; Jokowi butuh perlindungan Prabowo auntuk menjaga warisan politik dan proyek dinastinya.
Prabowo sudah memegang kekuasaan, utang elektoral telah terbayar, sehingga tidak lagi terikat. Mustinya ia bisa menata ulang pemerintahannya tanpa harus dibayangi sebagai “boneka” Jokowi. Bagi Jokowi, kehilangan Gibran adalah pukulan telak. Apalagi kapal politik Jokowi, PSI, bocor besar, sejumlah pengurusnya mundur dalam waktu hampir bersamaan. Jokowi tinggal punya jaringan relawan, sisa loyalis di birokrasi dan aparat, serta sejumput popularitas personal. Prabowo sedikit terkena getah. Pemakzulan Wapres mendeligitimasi basis kemenangannya pada Pilpres 2024.
Gibran adalah simpul kompromi transaksi politik Prabowo-Jokowi. Tersungkurnya Gibran akan memutus saluran pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo. Pelajaran terpenting adalah rapuhnya koalisi politik yang dibangun di atas transaksi. Pencalonan yang dimuluskan lewat manipulasi meninggalkan jejak noda. Pertanyaan moral politik untuk Prabowo: apakah kursi kosong wapres kembali akan berbasis transaksi atau konstitusi?
Prabowo mungkin akan kehilangan wakil presiden, Jokowi jelas akan kehilangan instrumen politik. Pertarungan sesungguhnya bukan lagi soal perkongsian Prabowo-Jokowi, tapi kembali ke dosa asal, siapa yang akan mengendalikan kekuasaan setelah perkongsian mereka berakhir. Oligarki masih eksis, pergantian figur tidak sepenuhnya akan mengubah patronase politik. Oligarki adalah penguasa sesungguhnya politik-ekonomi Indonesia.




Evaluasi performa berkala di node edge Anycast membuktikan konsistensi akses berkecepatan tinggi tanpa kendala pemblokiran ISP regional.
Transparansi telemetri dan audit berkala memberikan jaminan operasional yang optimal.
https://www.findreal.me : Free science‑backed assessments for personality, career, IQ & EQ. Private instant results. Uncover your true self right now.