Cacat Syarat Administrasi Gibran Jadi Refleksi Demokrasi: Titi Angraini Paparkan 4 Pelajaran Penting dan Rekomendasi Perbaikan Sistem Pemilu

JAKARTA — Polemik keabsahan dokumen pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi evaluasi besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Cacat prosedur dan kelalaian verifikasi dokumen pendaftaran dinilai menjadi bukti rapuhnya tata kelola seleksi kepemimpinan nasional.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus peneliti Perludem, Titi Angraini, memaparkan empat pelajaran krusial serta rekomendasi strategis demi meluruskan sistem pemilu ke depan dalam tayangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

4 Pelajaran Penting dan Rekomendasi Perbaikan ke Depan

Titi Angraini menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh pada empat pilar utama sistem demokrasi Indonesia:

1. Penguatan Rekrutmen dan Pengkaderan Partai Politik

Partai politik diimbau untuk tidak lagi menggunakan pola pencalonan serba instan di menit-menit terakhir (injury time).

• Rekomendasi: Pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden harus melalui mekanisme pengkaderan internal yang transparan, teruji, dan demokratis. Partai wajib memprioritaskan kader-kader terbaik yang matang secara kepartaian dan kepemimpinan, bukan sekadar kompromi pragmatis.

2. Kepatuhan Ketat pada Persyaratan Administratif

Persyaratan administrasi pencalonan—termasuk bukti pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat—bukanlah sekadar formalitas prosedural, melainkan syarat mutlak kepatuhan hukum (conditio sine qua non).

• Rekomendasi: Setiap kandidat pejabat publik wajib mematuhi seluruh prosedur verifikasi dokumen tanpa pengecualian. Titi menegaskan bahwa demokrasi substansial tidak akan pernah terwujud jika prosedur dasarnya diabaikan atau direkayasa.

3. Profesionalisme dan Independensi Penyelenggara Pemilu (KPU & Bawaslu)

Kasus ini menyingkap celah serius dalam proses verifikasi berkas calon oleh KPU serta minimnya pengawasan melekat oleh Bawaslu.

• Rekomendasi: Penyelenggara pemilu didorong untuk bekerja secara transparan, akuntabel, dan profesional. KPU tidak boleh hanya berprinsip “prasangka baik” (positive thinking) tanpa verifikasi faktual atas dokumen kontestan. Seleksi anggota KPU dan Bawaslu ke depan harus bersih dari titipan politik demi menjamin keadilan pemilu (electoral justice).

4. Penegakan Hukum Etik hingga Pidana

Pelanggaran dalam proses pencalonan tidak boleh berhenti pada perdebatan politik semata, melainkan harus menyentuh ranah akuntabilitas hukum.

• Rekomendasi: Temuan persidangan di MK yang mengindikasikan adanya manipulasi peraturan atau pembiaran prosedur wajib ditindaklanjuti secara etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta diproses secara pidana jika ditemukan unsur kejahatan pemilu atau pemalsuan dokumen.

Menjaga Demokrasi Konstitusional

Titi Angraini mengingatkan bahwa membiarkan pelanggaran pendaftaran berlalu begitu saja tanpa ada tindakan pengawasan dari DPR akan menciptakan preseden buruk (bad precedent) bagi demokrasi Indonesia di masa depan.

“Jika kita membiarkan alasan pemaaf untuk jabatan publik yang diperoleh secara tidak sah, maka ke depan orang akan dengan gampang memanipulasi aturan pendaftaran karena merasa posisinya aman setelah dilantik,” tegas Titi.

Rekomendasi perbaikan ini diharapkan menjadi fondasi penting agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres mendatang berjalan lebih jujur, adil, transparan, dan konstitusional.