Prof. Sulfikar Amir : Prabowo Mulai Jaga Jarak Jokowi
JAKARTA — Sikap politik Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang dinilai mulai menjaga jarak dari Presiden Joko Widodo terus memicu sorotan
Ekonomi
Prof Denny Indrayana Paparkan Detil Kasus Gibran
JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana, menilai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak
Urgensi Verifikasi dan Kredibilitas Pemilu di Mata Eks Komisioner KPU
Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyoroti aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu: integritas administrasi pencalonan
Ulasan Berita: Teka-Teki ‘Pasal Selundupan’ dan Absennya Parlemen dalam Aturan Pemilu
JAKARTA — Polemik seputar keterlibatan parlemen dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 terus bergulir dan menjadi diskursus
Eks Komisioner KPU Ungkap Dugaan ‘Pasal Selundupan’ di PKPU 19/2023 dalam Sidang MK
JAKARTA — Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2007–2012, I Gusti Putu Artha, membeberkan indikasi adanya “pasal selundupan”
Bedah Rekam Pendidikan Gibran: Penjelasan Akademis Prof. Sulfikar Amir dan Temuan Hakim MK
JAKARTA — Status dan keabsahan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Sorotan ini mengemuka setelah
Catatan Redaksi :Ketika Country Over Party Tak Sekadar Retorika, SBY Sindir Jokowi?
dok ist Di panggung Akademium Universitas Padjadjaran (Unpad), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka orasi ilmiahnya dengan sebuah
Dampak Perang Berkepanjangan dengan Iran, Memaksa AS Membuka Pintu bagi Energi Rusia
Ulasan Redaksi 1. Realita Krisis: Perang Iran dan Lonjakan BBM di Amerika Serikat Dinamika politik global mengalami pergeseran tajam menyusul
Kepungan Asap Karhutla Memperluas Krisis: Sekolah Diliburkan hingga Ancaman Lintas Batas
Ekskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini tidak lagi sekadar krisis ekologis tahunan, melainkan ancaman sistemik yang merenggut hak
Eks Hakim MK: Gibran Harusnya Langsung Diskualifikasi
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memiliki landasan yuridis dan kewenangan yang cukup untuk langsung menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan