JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai pernah memiliki rekam jejak yang sangat progresif dalam menegakkan keadilan konstitusional tanpa terhalang oleh
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong untuk segera mengambil langkah konkret dengan menggunakan hak-hak pengawasan konstitusionalnya guna menindakalnjuti hasil
JAKARTA — Batas kewenangan yudisial Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik dalam penanganan perkara keabsahan syarat administrasi pendaftaran Presiden
JAKARTA — Mantan Hakim Konstitusi periode 2003–2008, Dr. Maruarar Siahaan, mengkritik keras keabsahan hukum penetapan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming
JAKARTA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 telah memicu efek domino dalam lanskap politik dan
YOGYAKARTA — Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM DIY) menyampaikan tuntutan keras merespons fakta hukum yang terungkap
JAKARTA — Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak tinggal diam dan segera menggunakan hak-hak
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memiliki landasan hukum dan kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan tegas—termasuk peluang diskualifikasi—terhadap penetapan
JAKARTA — Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) secara yuridis memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, persidangan sengketa secara gamblang membongkar kelemahan formil
