Mantan Hakim MK Maruarar Dorong DPR Segera Proses Pemberhentian Gibran dari Wapres

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong untuk segera mengambil langkah konkret dengan menggunakan hak-hak pengawasan konstitusionalnya guna menindakalnjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan beberapa hari lalu. Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah konstitusi secara sederhana bisa dimaknai Gibran cacat syarat administrasi saat melakukan proses pencalonan karena tidak ditemukan dokumen yang bisa meyakinkan lulus SMA atau sederajat.

Mantan Hakim Konstitusi periode 2003–2008, Dr. Maruarar Siahaan, menegaskan bahwa DPR tidak boleh membiarkan polemik ketidaklegitiman hukum ini berlarut-larut tanpa kejelasan status konstitusional.

“Ketika Mahkamah Konstitusi terhalang oleh aturan hukum acara formal karena proses pelantikan telah usai, bola kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPR dan MPR. Parlemen harus berani menjalankan fungsi kontrolnya,” ujar Maruarar dalam keterangannya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Menjaga Marwah Negara Hukum

Maruarar menekankan bahwa penggunaan mekanisme pemakzulan (impeachment) ini bukan merupakan bentuk persaingan politik, melainkan prosedur murni untuk menegakkan prinsip rule of law dan menjaga marwah konstitusi di Indonesia.

“Langkah ini penting agar kepemimpinan nasional memiliki basis legitimasi yang kokoh, baik secara hukum maupun moral di mata masyarakat,” pungkas Maruarar.