JAKARTA — Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar, memberikan vonis menohok atas kinerja 2 tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari evaluasi menyeluruh terhadap berbagai sektor, Zainal mengganjar rezim saat ini dengan nilai merah 3,5 dari skala 10—atau setara nilai D minus (tidak lulus).
Vonis tegas ini disampaikan Zainal dalam forum evaluasi yang diunggah melalui kanal YouTube ASANESIA TV bertajuk Prof. Zainal Arifin Mochtar: Kinerja Rezim Ini Buruk. Tidak Lulus!!.
Dalam kesimpulannya, Zainal menilai keberantakan tata kelola negara yang terjadi saat ini sejatinya merupakan imbas dari pola pemerintahan yang hanya melanjutkan dosa-dosa politik dan ekonomi dari era Presiden Joko Widodo.
“Pemerintahan sekarang berantakan, dan berantakannya tidak jauh dari pemerintahan sebelumnya. Ini hanya soal tongkat estafet keberantakan yang diserahkan dari keberantakan lama ke keberantakan baru,” tegas Zainal.
Ia menambahkan bahwa posisi Prabowo semakin berat karena harus berhadapan dengan kemuakan publik yang menumpuk sejak era Jokowi, namun justru dipercepat dan diperparah oleh gaya kepemimpinan rezim baru. Salah satu poin yang dinilai paling fatal adalah kebijakan pusat yang mulai “mengangkangi” dan menekan keuangan pemerintah daerah serta desa.
“Kesalahan besar rezim ini adalah mengangkangi dan membelakangi daerah. Keuangan daerah makin berantakan, tunjangan hilang, beban P3K menumpuk, dan alokasi desa dipangkas. Ini petaka berbahaya buat rezim,” jelasnya.
Mengutip pemikiran tokoh demokrasi Václav Havel dalam karya ikoniknya The Power of the Powerless, Zainal mengingatkan rakyat agar tidak terus-menerus membiarkan manipulasi data dan kebohongan publik yang dipertontonkan oleh penguasa.
“Kekuasaan sewenang-wenang bisa bertahan panjang karena kita terlalu banyak mentolerir kebohongan angka dan insinuasi yang dibuat-buat oleh negara. Sudah saatnya kebohongan publik yang difabrikasi berulang-ulang ini disudahi,” tegas Zainal.
Atas seluruh deretan kegagalan—mulai dari manipulasi parameter kemiskinan, ketimpangan ekonomi, buruknya kebijakan, pembungkaman oposisi, hingga merosotnya penegakan hukum—Zainal mantap memberikan angka kelulusan yang sangat buruk.
“Kalau diminta beri nilai 1 sampai 10, bagi saya nilainya 3,5. Itu D minus, tidak lulus!” pungkasnya.
