Konsolidasi Kekuasaan Secara Ugal-Ugalan, Prof. Zainal Arifin Sebut Rezim Sengaja Bunuh Oposisi

image (44)

dok ugm.

JAKARTA — Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik pedas terhadap pola konsolidasi kekuasaan pemerintahan saat ini yang dinilainya dilakukan secara serampangan. Ia memperingatkan bahaya besar yang mengintai demokrasi Indonesia akibat dimatikannya ruang-ruang oposisi serta kontrol terhadap rezim.

Pernyataan menohok tersebut disampaikan Zainal dalam forum pembahasan yang diunggah melalui kanal YouTube ASANESIA TV bertajuk Prof. Zainal Arifin Mochtar: Kinerja Rezim Ini Buruk. Tidak Lulus!!.

Zainal menegaskan bahwa keberadaan oposisi merupakan syarat mutlak dalam sebuah sistem demokrasi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol (check and balances).

“Demokrasi membutuhkan oposisi, pasti! Tidak mungkin ada demokrasi yang sehat kalau tidak ada oposisi. Relasi kita dengan presiden itu bersifat profan, bukan relasi sakral atau keagamaan yang berdasarkan kepercayaan buta. Karena relasinya profan, kontrol dan koreksi itu wajib,” tegas Zainal.

Namun, ia melihat gejala penguasa saat ini justru berupaya melumpuhkan fondasi demokrasi tersebut. Konsolidasi kekuasaan dilakukan dengan cara mengontrol partai-partai politik secara ketat agar tidak ada kekuatan yang berseberangan dengan pemerintah.

Tak berhenti pada pengusaan partai politik, Zainal juga membongkar strategi rezim dalam meredam suara-suara kritis dari kalangan akademisi, aktivis, maupun masyarakat sipil. Pihak yang berani menyuarakan kritik tajam kerap langsung diberi label negatif demi membunuh kredibilitas argumen mereka.

“Upaya-upaya kritis diberi label sebagai ‘anti-kemajuan’ atau ‘alat asing’. Ini cara mendistorsi narasi agar publik tidak fokus pada substansi kritik. Gejala penyatuan kekuasaan secara brutal ini sengaja mematikan daya kritis masyarakat,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa pemusatan kekuasaan tanpa oposisi yang efektif hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan yang merugikan rakyat dalam jangka panjang.

“Jika kekuasaan dikonsolidasikan secara ugal-ugalan dan kita hanya diam menyaksikan keberantakan ini diteruskan, maka kita sedang merusak tatanan bernegara kita sendiri,” pungkas Zainal.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top