Indonesia Darurat PHK Massai ? DPR Gelar Pertemukan Mendadak Menaker dan Manajemen TikTok-Tokopedia

JAKARTA — DPR melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ‘’mendadak’’ menggelar  pertemuan tertutup antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan manajemen tingkat tinggi TikTok serta Tokopedia guna  merespons cepat  keresahan publik terkait isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang sudah terlanjur beredar di publik, bahkan viral di media sosial.

Bukan PHK Massal, Melainkan Penataan Organisasi

Usai audiensi, Sufmi Dasco Ahmad meluruskan kabar burung yang menyebut adanya 1.250 karyawan yang langsung diberhentikan pasca-akuisisi Tokopedia oleh TikTok Group.  Namun demikian, Dasco tidak menampik  bahwa pihak perusahaan sedang melakukan penataan internal dan tidak ada kebijakan PHK sepihak secara menyeluruh.

“Kami mengundang perwakilan baik dari TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia. Dari penjelasan tadi, yang mengambil kompensasi itu baru sekitar 200-an orang saja,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen.

Sayangnya tidak ada penjelasan dari pihak Perusahaan proses yang dilakukan membuat karyawan secara sukarela menerima kompensasi atas dampak penataan internal organisasi Perusahaan. Dasco sebagai Wakil Ketua DPR sebagaimana dikutip dari laman www.viva.co.id, hanya menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tertutup tersebut diperoleh keterangan tidak ada pemaksaan penghentian karyawan namun secara sukarela menerima kompensasi. Bahkan, sebagian di antaranya telah dialihkan atau disalurkan kembali ke lini bisnis atau anak perusahaan lain di bawah naungan TikTok Group.

Investasi Besar dan Komitmen Tenaga Kerja

Menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi pemindahan operasional atau pengurangan tenaga kerja lokal untuk dialihkan ke luar negeri (China), Dasco memastikan isu tersebut tidak berdasar. Pihak manajemen menegaskan komitmen mereka terhadap pasar Indonesia.

“Tidak ada isu pemindahan karyawan ke China. Pihak TikTok menanamkan investasi dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia, sehingga penataan ini murni untuk efisiensi dan integrasi lini usaha pasca-akuisisi,” tambahnya.