JAKARTA — Spekulasi politik pasca-transisi kekuasaan nasional terus memanas. Hubungan politik antara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin merenggang. Keretakan kongsi politik ini tidak lagi hanya menjadi desas-desus elit, tetapi tercermin langsung dalam dinamika alokasi APBN serta serangkaian gestur politik implisit yang mencolok ke publik.
Pengalihan prioritas APBN memicu pergeseran konstelasi politik elit nasional. Source: Kementerian Keuangan
Analisis tajam tersebut mengemuka dalam tayangan wawancara politik di kanal YouTube Ustadz Demokrasi, yang menghadirkan pakar otonomi daerah sekaligus mantan Dirjen Otda Kemendagri, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.
Sinyal Bahasa Jawa dan Kekecewaan Implisit
Dalam diskusi tersebut, pergerakan politik Jokowi—yang belakangan aktif menyampaikan pesan-pesan beraroma filosofis Jawa seperti “ojo minteri” (jangan menganggap diri paling pintar) dan “ojo membunuh”—dibaca sebagai bentuk sindiran terbuka terhadap rezim yang tengah berkuasa.
Pesan-pesan bernada keras itu dinilai bukan sekadar petuah moral biasa, melainkan cerminan rasa terganggu akibat terpinggirkannya pengaruh politik dan warisan kebijakan era Jokowi.
“Pesan itu sangat vulgar dan bernilai politis. Ini adalah sinyal bahwa di dalam hati kecilnya, Jokowi merasa bangunan kekuasaan dan kepentingan politik yang didirikannya mulai terganggu oleh pemegang kekuasaan saat ini,” tegas Djohermansyah dalam tayangan tersebut.
IKN Mangkar hingga Peran Gibran yang Dipangkas
Ada tiga indikator utama yang melandasi konfirmasi keretakan kongsi politik tersebut:
- Pengeringan Anggaran IKN: Alokasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—yang menjadi legacy utama Joko Widodo—dipangkas secara signifikan demi menutupi program prioritas baru pusat.
- Pengerdilan Peran Wakil Presiden: Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam pengambilan keputusan strategis bernegara dinilai kian minim dan cenderung formalitas semata.
- Resentralisasi Fiskal Radikal: Kebijakan pemerintah pusat menahan dan memotong Transfer ke Daerah (TKD) hingga lebih dari Rp200 triliun memukul 490 daerah otonom. Kebijakan ini dibaca sebagai taktik menertibkan para kepala daerah agar tegak lurus pada agenda baru Prabowo, bukan lagi terikat pada pengaruh penguasa lama.
Pergeseran penguasaan anggaran pusat dan tercekiknya keuangan daerah ini mempertegas bahwa kompromi politik pasca-Pilkada dan Pilpres telah berakhir, menggantikannya dengan perebutan ruang fiskal (fiscal space) yang kian tajam di tingkat nasional.
