JAKARTA – Aktivis sekaligus pegiat pers, Lukas Luwarso, melontarkan kritik tajam terkait dokumen akademik Presiden Joko Widodo dalam sebuah diskusi mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Lukas menyebut adanya indikasi kuat keterlibatan institusi negara secara sistematis dalam menutupi cacat administratif dan yuridis pada ijazah orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Sebagai tim Bonjowi (Bongkar Ijazah Jokwi) Lukas menegaskan bahwa putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 13 Februari 2026, yang memerintahkan KPU membuka dokumen pendaftaran Jokowi, adalah “KO” telak bagi rezim ketertutupan informasi.
Anomali Legalisasi: ‘Kejahatan yang Selebor’
Salah satu poin paling krusial yang diangkat Lukas adalah temuan mengenai stempel legalisasi ijazah Jokowi yang tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Lukas menilai hal ini bukan sekadar keteledoran administratif, melainkan indikasi manipulasi yang ceroboh.
“Kejahatan itu selalu menyisakan ketidaksempurnaan. Legalisasi tanpa tanggal itu cacat formil. Jika ini manipulasi, maka ini adalah kejahatan yang selebor,” ujar Lukas dengan lugas. Ia pun menantang para alumni UGM untuk membandingkan dokumen mereka secara publik guna membuktikan apakah benar di UGM bisa legalisasi ijazah tanpa tanggal.
KPU dan UGM dalam Sorotan
Lukas tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggapnya bekerja secara “pas bandrol” dan hanya melakukan verifikasi administratif formalitas tanpa melakukan validasi faktual.
“KPU ini harus dicatat sejarah sebagai KPU paling selebor. Mereka hanya memastikan ada cap, tapi tidak mempersoalkan kenapa capnya berbeda warna atau kenapa tidak ada tanggalnya. Mereka seolah-olah menjadi juru bicara pribadi untuk menutupi kerja buruk di masa lalu,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Lukas juga menyoroti sikap Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, pengakuan UGM dalam persidangan bahwa mereka tidak memiliki catatan atau bukti permohonan legalisasi dari pihak Jokowi adalah keganjilan besar bagi institusi pendidikan sebesar UGM.
Strategi ‘Tiga Babak’ dan Penahanan Dokumen
Lukas membedah konspirasi ini dalam strategi “Tiga Babak”. Setelah memenangkan “Babak Hulu” melawan KPU, perjuangan kini bergeser ke “Babak Tengah” (UGM) dan “Babak Hilir” (Polda Metro Jaya).
Intervensi Kebijakan: Satgas yang ‘Dibunuh’
Dalam pernyataan yang paling mengejutkan, Lukas mengungkap alasan di balik mandegnya penanganan ijazah palsu secara nasional. Ia membeberkan bahwa draf Satgas Anti-Pemalsuan Ijazah yang dirancang pada 2015 “mati” di meja presiden karena tidak pernah ditandatangani oleh Jokowi sendiri.
“Hanya di negara otoriter pemerintah cenderung merahasiakan informasi,” pungkas Lukas.
Lukas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa misi tim ‘Bongkar Ijazah Jokowi’ (Bonjowi) bukan menyerang personal, melainkan upaya membangunkan rakyat Indonesia untuk menuntut transparansi total dari setiap pejabat publik tanpa terkecuali.
sumber : Titik Terang Kasus Ijazah Jokowi. KIP Perintahkan KPU Buka Dokumen Ijazah Jokowi | #SPEAKUP
titik terang nih