JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (Lima) sekaligus pengamat politik, Ray Rangkuti, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan saat ini. Ray menilai, jalannya roda republik hari ini tidak lagi bersandar pada kajian mendalam dan partisipasi publik, melainkan dikendalikan secara instan melalui apa yang ia sebut sebagai “manajemen podium”.
Hal tersebut disampaikan Ray dalam sebuah wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Menurutnya, fenomena ini terlihat jelas dari polah elit eksekutif yang kerap mengumumkan kebijakan-kebijakan berskala masif secara mendadak di atas panggung pidato, tanpa adanya kejelasan regulasi maupun pelibatan masyarakat sejak awal.
“Republik dikelola melalui podium, begitu loh bahasanya, manajemen podium,” ujar Ray dengan nada masygul. “Pokoknya begitu dibacain di podium, dipidatokan di podium, besok seolah-olah harus terjadi.”
Ray mencontohkan sejumlah program besar pemerintah pusat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga gerakan Sekolah Rakyat. Menurutnya, program-program ini digulirkan secara sepihak dari podium tanpa proses dialektika dan perencanaan yang matang. Akibatnya, saat kebijakan tersebut dipaksakan berjalan di tingkat bawah, terjadi tumpang tindih dan kekacauan di lapangan.
Lebih lanjut, mantan aktivis 98 ini menjabarkan bahwa dampak dari “manajemen podium” ini sangat merugikan tata kelola keuangan di daerah. Demi membiayai program-program mercusuar yang lahir dari pidato pusat tersebut, pemerintah secara sepihak memotong anggaran Transfer ke Daerah (TKD) serta mengalihkan fungsi Dana Desa.
“Uang enggak ada. Program semuanya serba pusat, jadi uang daerahnya dibuat untuk program pusat yang membuat nama (pemerintah pusat) populer. Sementara mereka (kepala daerah) harus menanggung keluhan masyarakat,” cetus Ray.
Dampak riil dari pemotongan anggaran demi proyek podium tersebut, lanjut Ray, kini mulai memicu bom waktu sosial di berbagai daerah, seperti mangkraknya perbaikan infrastruktur jalan desa, mandeknya pencairan gaji guru honorer, hingga ancaman penonaktifan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ray pun memperingatkan pemerintah agar tidak bersikap bebal dan antikritik dalam menjalankan kebijakan top-down ini. Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam mengendus kegelisahan akar rumput yang kian menumpuk akibat salah urus tata kelola ini bisa memicu mosi tidak percaya yang eskalasinya sulit diprediksi.
