JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang cenderung memilih jalan kompromi dalam mengelola pemerintahan dinilai sebagai celah krusial yang dimanfaatkan faksi-faksi politik untuk melancarkan “kudeta senyap” (kudeta merayap). Sikap merangkul semua pihak tanpa pembersihan elemen non-loyal justru memperbesar risiko kelumpuhan kekuasaan dari dalam.
Peringatan tajam ini disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, dalam dialog kritis di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Said Didu mengibaratkan pilihan strategi politik Prabowo seperti “memakan bubur panas” dari pinggir. Namun, akibat kompromi yang terlalu lama dan ketiadaan tindakan korektif, strategi tersebut kini ber balik mengancam sang Presiden.
“Dulu saya menyatakan Pak Prabowo saya maklumi strateginya bagaikan memakan bubur panas,” ujar Said Didu. “Tapi terlalu lama, akhirnya buburnya Pak Prabowo—bubur Hambalang istilah saya—dimakan oleh SOP (faksi internal). Sekarang dimakannya langsung di tengah, bukan di pinggir.”
Said Didu menguraikan beberapa faktor utama yang memperbesar ancaman kudeta senyap tersebut:
- Keterpaktuan Politik Rekonsiliasi: Prabowo dinilai terjebak dalam paradigma bahwa seluruh elemen bangsa dapat dirangkul. Padahal, faksi-faksi politik peninggalan rezim lama hanya memanfaatkan ruang kompromi tersebut untuk mempertahankan pengaruh dan mengamankan kepentingannya sendiri.
- Infiltrasi Faksi Internal: Faksi-faksi kepentingan (SOP) di dalam lingkar pemerintahan aktif bergerak melemahkan simpul-simpul komando utama presiden, terutama unit-unit yang bertugas menertibkan korupsi dan penataan sumber daya alam.
- Kerentanan Dukungan Partai Politik: Prabowo diperingatkan agar tidak menggantungkan nasib kepemimpinannya pada partai politik pragmatis. Said Didu menggambarkan jajaran pendukung tersebut sebagai “partai bunglon” yang sewaktu-waktu dapat membalikkan arah dukungan saat tekanan politik memuncak.
Skenario pembangkangan dan pelemahan secara bertahap ini memunculkan ancaman nyata menjelang pertengahan masa jabatan. Jika tidak segera dibenahi, pola hilangnya dukungan secara simultan dinilai berpotensi mengulang sejarah kelumpuhan kabinet seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.
“Ronde terakhir itu kalau Bapak tidak meng-KO, maka mungkin kalah angka,” tegas Said Didu, mengimbau Presiden Prabowo untuk segera mengambil tindakan politik yang tegas, independen, dan terukur sebelum konsolidasi kekuatan penyeimbang internal melumpuhkan kekuasaannya secara penuh.
