JAKARTA — Di balik konsolidasi politik yang tampak solid di permukaan, potensi keretakan internal melanda tubuh kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut adanya fenomena pembangkangan dan sabotase struktural yang dilakukan oleh oknum menteri terhadap agenda-agenda strategis presiden.
Analisis tajam tersebut disampaikan Said Didu dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Said Didu mengamati bahwa jajaran pembantu presiden—terutama yang berasal dari faksi atau peninggalan rezim sebelumnya—menunjukkan sikap pasif dan enggan mengeksekusi instruksi krusial, khususnya yang berkaitan dengan penertiban sektor ekonomi dan sumber daya alam.
“Menteri-menterinya melakukan pembangkangan struktural, sabotase struktural,” tegas Said Didu.
Ia secara mendalam membeberkan indikasi pembangkangan tersebut melalui beberapa aspek:
- Sikap Pasif Penertiban Sektor Kunci: Menteri-menteri di bidang ekonomi, perdagangan, serta energi dan sumber daya mineral dinilai enggan memimpin penertiban praktik koruptif, seperti perambahan hutan, tambang ilegal, hingga transfer pricing.
- Isolasi Terhadap Presiden: Akibat keengganan para menteri untuk pasang badan, Presiden Prabowo terkesan berjuang sendirian di garis depan dalam menegakkan agenda utamanya.
- Serangan Balik ke Lingkar Kepercayaan: Faksi yang melakukan sabotase ditenggarai turut melancarkan operasi opini untuk melemahkan tim penertiban dan penegak hukum kepercayaan presiden agar agenda pembersihan sektor vital mengalami jalan buntu.
Said Didu menyimpulkan bahwa pembangkangan ini merupakan strategi “menggembosi dari dalam” agar pemerintahan baru kehilangan taji dan tetap bergantung pada skenario kompromi politik lama.
“Akhirnya Pak Prabowo sekarang seakan-akan sendirian,” tambah Said Didu, menggarisbawahi minimnya dukungan nyata dari para menterinya saat kebijakan strategis mendapat tekanan.
Penyampaian ini menjadi peringatan keras bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. Jika fenomena pembangkangan struktural di dalam kabinet dibiarkan tanpa tindakan disiplin atau pembersihan (reshuffle) yang tegas, efektivitas roda pemerintahan dikhawatirkan akan lumpuh sebelum mampu merealisasikan janji-janji politiknya kepada publik.
