Leony Lidya Bongkar Strategi ‘Total Football’ di Balik Kemenangan Gugatan Ijazah Jokowi terhadap UGM

JAKARTA – Leony Lidya, sosok kunci di balik gugatan perkumpulan Bonjowi (Bongkar Ijazah Jokowi), memberikan penjelasan mendalam mengenai putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka dokumen akademik Presiden Joko Widodo. Leony menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari strategi hukum yang terintegrasi atau “Total Football”.

Demikian dijelaskan saat tampil  podcast bersama tim Bonjowi di kanal YouTube Asanesia TV yang diunggah kemarin.   Leony menjelaskan bahwa gugatan ke UGM tidak berdiri sendiri. Pihaknya sengaja mengunci berbagai institusi—mulai dari KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat, hingga UGM—untuk mencari konsistensi data.

Tiga Kelompok Dokumen yang Wajib Dibuka

Leony merinci bahwa ada tiga klaster dokumen utama yang menjadi inti dari putusan KIP tersebut:

1. Riwayat Pendidikan Akademik: Mencakup seluruh Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester awal hingga akhir. “Kami ingin melihat prosesnya. Apakah 160 SKS itu benar-benar ditempuh dalam waktu 5 tahun sesuai prosedur yang berlaku saat itu,” ujar Leony.
2. Syarat Kelulusan dan Wisuda: Dokumen terkait pelaksanaan KKN, proses bimbingan skripsi, laporan  KKN, hingga yudisium.
3. Dokumen Verifikasi Eksternal: Bukti permintaan legalisir dan verifikasi yang pernah dilakukan oleh pihak luar, terutama KPU, selama Jokowi mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

Menyoroti Anomali ‘Output Tanpa Input’

Salah satu poin paling krusial yang diungkap Leony adalah adanya ketidaksesuaian data yang ditemukan selama persidangan. Ia menemukan fakta bahwa UGM memiliki beberapa output dokumen, namun tidak mampu menunjukkan “input”-nya.

“Kami menemukan anomali. Contohnya, nilai KHS ada, tapi dokumen pendukung seperti KRS-nya diklaim tidak dikuasai. Dalam sistem informasi akademik, tidak mungkin ada output jika tidak ada input. Ini yang kami kejar untuk membuktikan validitas dokumen tersebut,” tegas Leony.

Harapan Transparansi

Bagi Leony, putusan ini adalah pintu masuk untuk melakukan audit ilmiah terhadap misteri ijazah yang selama ini menjadi perdebatan publik. Ia meminta UGM untuk bersikap ksatria dan tidak lagi menutupi dokumen dengan dalih Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), mengingat status subjek hukumnya adalah pejabat publik.

“Kami hanya ingin kebenaran ilmiah. Jika memang proses kuliahnya ada, tunjukkan dokumen pendukungnya secara lengkap, bukan hanya testimoni,” pungkasnya.

sumber : Bonjowi Kalahkan UGM di Sidang KIP. UGM Wajib Buka Semua Dokumen Ijazah Jokowi