Lukas Luwarso: RUU Polri Jadi Bukti Indonesia Menuju Era Refeodalisme Baru yang Lebih Mengerikan!

JAKARTA — Jurnalis senior sekaligus pengamat demokrasi, Lukas Luwarso, membongkar bahaya laten di balik kejar tayang pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Kepolisian oleh DPR RI. Lukas menegaskan, regulasi ini menjadi indikasi kuat bahwa Indonesia sedang terseret cepat menuju era refeodalisme baru yang jauh lebih mengerikan dari masa lalu.

Menurut Lukas, publik jangan sampai bodoh dan terkecoh oleh drama perdebatan usia pensiun jenderal atau Kapolri. Agenda terselubung yang jauh lebih berbahaya adalah legalisasi watak feodal penguasa melalui perluasan wewenang mutlak kepolisian di ruang siber dan intelijen.

“Refeodalisme baru ini mengerikan karena penguasa bertindak layaknya raja-raja modern, di mana aparat hukum disulap menjadi centeng siber untuk mengawasi dan menindas rakyatnya sendiri. Ruang digital yang harusnya merdeka, kini mau dirampas dan dijadikan wilayah jajahan otoritas,” ujar Lukas dalam analisis tajamnya di kanal YouTube ASANESIA TV.

Lukas memaparkan, pemberian kuasa siber tanpa batas kepada Korps Bhayangkara akan melahirkan chilling effect—sebuah teror psikologis yang membuat rakyat takut untuk mengkritik negara di media sosial. Gaya represif ini dinilai meniru watak militeristik Orde Baru, namun dimodifikasi menggunakan teknologi pengawasan digital yang canggih (digital authoritarianism).

Tidak hanya mengancam kebebasan sipil, RUU ini juga sengaja menabrak dan mengerdilkan fungsi lembaga negara lain seperti Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) demi menciptakan supremasi tunggal kepolisian.

Lukas melihat manuver kilat DPR ini sebagai langkah panik elit politik untuk mengamankan stabilitas kekuasaan dan melanggengkan dinasti politik dari potensi perlawanan rakyat di masa transisi kekuasaan ke depan.

“Negara ini sedang sakit. Aturan hukum tidak lagi dibuat untuk melindungi warga, melainkan untuk melayani syahwat feodal elit oligarki. Jika RUU Kepolisian ini lolos, tamat sudah riwayat demokrasi kita, dan kita resmi kembali ke era perbudakan politik oleh penguasa,” pungkas Lukas tanpa tedeng aling-aling.