Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memakan korban. Bukan kemiskinan yang terpangkas, melainkan masa depan intelektual bangsa. Dengan menyedot triliunan rupiah dari pos pendidikan, pemerintah dituding sedang melakukan perjudian besar: mengejar perbaikan gizi dengan menggadaikan kualitas otak anak bangsa.
Ulasan Redaksi ASA Indonesia
“Kekeliruan paling fatal dalam sebuah kebijakan adalah ketika kita menyelesaikan masalah jangka pendek dengan menciptakan bencana jangka panjang.”
Di atas kertas, visi “Indonesia Emas 2045” adalah sebuah janji tentang bangsa yang cerdas, kompetitif, dan berdaulat. Namun, di lorong-lorong birokrasi Jakarta, visi itu kini sedang dipertaruhkan. Sebuah kebijakan populis bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) perlahan menjelma menjadi “lubang hitam” yang menyedot anggaran vital, termasuk mandat 20% anggaran pendidikan yang seharusnya suci dari utak-atik politik.
Dalam diskusi tajam di kanal Abraham Samad SPEAK UP, para pengamat dan praktisi pendidikan mulai membunyikan lonceng kematian bagi kualitas pendidikan nasional. Pertanyaannya bukan lagi soal “apakah anak-anak kita kenyang?”, melainkan “apa gunanya kenyang jika sekolah mereka ambruk?”.
Kanibalisasi Anggaran
Prof Sulfikar Amir, Guru Besar dari NTU Singapura, tegas menyebut terjadi kanibalisasi anggaran dalam proyek MBG. Kebijakan MBG yang menelan anggaran fantastis—diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah—memaksa pemerintah melakukan manuver akrobatik dalam APBN. Sektor pendidikan, yang selama ini sudah terseok-seok dengan masalah infrastruktur dan kesejahteraan guru, kini menjadi “donatur” utama.
Langkah ini dianggap sebagai tindakan kanibalisasi anggaran. Dengan dalih memperbaiki gizi demi mencegah stunting, pemerintah justru memotong dana-dana taktis yang seharusnya digunakan untuk:
- Rehabilitasi Sekolah: Ribuan ruang kelas yang nyaris roboh di pelosok daerah terancam batal diperbaiki.
- Kesejahteraan Guru: Harapan peningkatan pendapatan bagi guru honorer kian menipis karena plafon anggaran tersedot ke dapur umum program MBG.
- Inovasi Kurikulum: Riset dan pengembangan pendidikan yang seharusnya menjadi motor penggerak literasi justru dikesampingkan.
“Kita sedang memberi makan fisik anak-anak, tetapi pada saat yang sama kita membiarkan otak mereka kelaparan akan kualitas pengajaran,” ungkap salah satu poin krusial dalam diskusi tersebut.
Fatamorgana Angka Gizi
Secara politik, program MBG adalah komoditas yang manis. Namun, secara teknis dan legal, program ini menyimpan bom waktu. Pengalihan dana pendidikan untuk program makan dianggap sebagai pelanggaran filosofis terhadap amanat konstitusi. Dana pendidikan 20% ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, bukan untuk urusan logistik pangan yang seharusnya menjadi domain sektor jaminan sosial atau kesehatan.
Para kritikus melihat adanya inkonsistensi yang berbahaya. Jika gizi adalah masalahnya, seharusnya penguatan sektor pertanian dan kedaulatan pangan yang diperbaiki, bukan dengan mengambil “jatah” buku dan laboratorium sekolah. Dampaknya akan terasa dalam jangka panjang: generasi yang secara fisik mungkin lebih berat timbangannya, namun secara intelektual tertinggal dalam skor PISA (Program for International Student Assessment).
Kepentingan Vendor di Balik Piring
Bukan jurnalisme investigatif namanya jika tidak melihat siapa yang memetik untung. Di balik aroma nasi dan lauk gratis, terdapat ekosistem vendor dan kontraktor raksasa. Ada kekhawatiran besar bahwa program MBG ini hanya akan menjadi ladang perburuan rente baru.
Pengadaan logistik yang terpusat dan masif rawan akan praktik korupsi, sementara pengawasan di lapangan sangat lemah. Pengalaman pahit bansos di masa pandemi menjadi bayang-bayang kelam: saat rakyat berharap gizi, oknum elit justru sibuk mengisi pundi-pundi.
Menuju Kebangkrutan Intelektual
Jika tren penyedotan anggaran pendidikan ini terus berlanjut, Indonesia diprediksi akan menghadapi “kebangkrutan intelektual”. Pendidikan bukan lagi menjadi eskalator sosial bagi warga miskin, melainkan hanya menjadi formalitas karena kualitasnya yang terus merosot akibat ketiadaan dana pengembangan.
Pemerintah diingatkan bahwa pilar utama negara maju bukanlah perut yang kenyang secara instan melalui subsidi pangan, melainkan sistem pendidikan yang mampu membuat rakyatnya berdaya untuk membeli makan mereka sendiri.
“Memberi ikan setiap hari tanpa memberikan joran yang kuat hanya akan menciptakan ketergantungan. Dan hari ini, pemerintah sedang membakar joran pendidikan kita untuk memasak ikan tersebut,” pungkas analisis dalam diskusi tersebut.
