Selamatkan APBN, Ekonom Usulkan Hentikan Proyek MBG

Oleh ASA INDONESIA / Maret 31, 2026

JAKARTA – Ekonom senior Awali Rizky melontarkan usulan radikal untuk menyelamatkan ketahanan fiskal Indonesia yang kian terhimpit. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penundaan terhadap proyek mercusuar baru, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna mengantisipasi ledakan subsidi BBM akibat konflik Iran-Israel.

Dalam analisisnya di kanal Abraham Samad Speak Up, Awali menyebut bahwa kondisi APBN saat ini berada dalam posisi “napas pendek” akibat pola belanja yang sangat agresif atau “ugal-ugalan”.

MBG dan Risiko “Fiscal Stress”

Menurut Awali, program Makan Bergizi Gratis yang menelan anggaran fantastis akan menjadi beban mati bagi APBN jika situasi global memburuk. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran diprediksi akan meroketkan harga minyak dunia, yang secara otomatis membengkakkan beban subsidi energi di dalam negeri.

“Pemerintah harus berani mengambil pilihan pahit. Pilihannya adalah memberi makan gratis tapi harga BBM melonjak dan kemiskinan meroket, atau menunda proyek MBG demi menjaga stabilitas harga energi bagi seluruh rakyat,” tegas Awali.

Prioritas: BBM atau Program Baru?

Awali menilai, jika pemerintah memaksakan menjalankan MBG di tengah ketekoran fiskal, maka ruang untuk menyubsidi BBM akan hilang. Hal ini akan memaksa pemerintah menaikkan harga BBM secara drastis, yang justru akan memicu inflasi pangan dan meningkatkan angka kemiskinan lebih cepat daripada manfaat yang diberikan oleh program makan gratis tersebut.

Ada tiga alasan utama mengapa moratorium MBG dianggap mendesak:

Keterbatasan Cadangan Kas: Penerimaan negara tidak tumbuh secepat beban belanja rutin dan utang.
Ketidakpastian Global: Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik Iran bisa mencapai angka yang tidak terprediksi.
Efek Pengganda Negatif: Kenaikan BBM akibat APBN yang “tekor” akan memukul daya beli masyarakat jauh lebih dalam dibandingkan bantuan makan gratis.

Ancaman Krisis Kemiskinan

Awali memperingatkan bahwa jika pemerintah tetap “ugal-ugalan” dengan anggaran tanpa skala prioritas yang ketat, Indonesia berisiko masuk ke dalam lubang krisis ekonomi yang lebih parah dari tahun 1998.

“Kita tidak bisa membiayai semua hal sekaligus saat dunia sedang membara. Moratorium MBG dan proyek infrastruktur non-strategis adalah jalan satu-satunya agar APBN tidak jebol dan rakyat tidak menjadi korban kenaikan harga barang pokok yang gila-gilaan,” pungkasnya.

Pemerintah hingga kini masih menggodok skema pembiayaan MBG, namun tekanan dari para ekonom kian menguat agar kebijakan tersebut ditinjau ulang demi menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah ancaman perang global.

Sumber : Dampak Perang IRAN & Ditutupnya Selat Hormuz Krisis Ekonomi Bisa Lebih Parah dari 1998 | #SPEAKUP