JAKARTA – Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan arah kebijakan ekonominya mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Pemerintah dinilai cenderung menggunakan pendekatan “kacamata kuda” dalam mengambil keputusan krusial, yang dianggap menutup ruang bagi evaluasi dan saran dari publik maupun pakar.
Sosiolog dari NTU Singapura, Prof. Sulfikar Amir, saat tampil podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP mengungkapkan keprihatinannya terhadap apa yang ia istilahkan sebagai “Sosialisme Brutal”. Istilah ini merujuk pada dominasi negara yang sangat sentral dalam menguasai sumber daya material melalui APBN, namun distribusinya dianggap tidak transparan dan dilakukan sesuai selera penguasa.
Dominasi Negara dan Minimnya Mekanisme Pasar
Dalam analisisnya, Prof. Sulfikar menunjuk beberapa program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi sebagai bentuk pengambilalihan porsi ekonomi oleh negara hingga mencapai angka 60-70 persen.
“Ini adalah sebuah bentuk kekuasaan yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh sumber daya oleh negara, lalu didistribusikan tanpa mekanisme pasar yang jelas. Saya menyebutnya sosialisme brutal karena transparansi distribusinya sangat minim,” ujar Prof. Sulfikar dalam diskusi kanal #SPEAKUP.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut semakin berisiko karena dijalankan dengan semangat populisme yang “anti-teknokrasi” dan “buta meritokrasi”—di mana kebijakan besar diambil tanpa perhitungan matang dan tidak dikelola oleh ahli yang kompeten di bidangnya.
Kepemimpinan yang Sulit Mendengar
Selain aspek ekonomi, gaya kepemimpinan personal Presiden juga tidak luput dari kritik. Karakter pemimpin yang dianggap saklek dan sulit menerima nasihat menjadi catatan serius bagi kelangsungan demokrasi.
“Selama beberapa bulan terakhir, kita melihat sulitnya saran masuk ke lingkaran istana. Padahal, seberlian apa pun visi seorang pemimpin, kapasitas individu tetap terbatas untuk memahami seluruh kompleksitas permasalahan masyarakat,” tegasnya.
Fenomena ini, menurut para pengamat, serupa dengan tren pemimpin populis di berbagai belahan dunia seperti Donald Trump di Amerika Serikat atau Narendra Modi di India, yang cenderung sensitif terhadap kritik dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi nasional.
Ancaman terhadap Generasi Depan
Kritik ini bukan sekadar serangan politik, melainkan upaya mitigasi dampak jangka panjang. Para akademisi mengkhawatirkan jika logika kekuasaan ini terus dipertahankan, fiskal negara akan semakin terbebani dan kedaulatan ekonomi bisa terancam.
Masyarakat sipil kini diimbau untuk tetap waspada dan konsisten memberikan pencerahan, meskipun ruang gerak kritik mulai dibayangi oleh upaya-upaya intimidasi sistematis. Keberanian untuk tetap “bersuara” dianggap sebagai satu-satunya cara menjaga agar demokrasi Indonesia tidak semakin terpuruk di bawah rezim yang dianggap menutup telinga.
