JAKARTA – Istilah “inflasi pengamat” yang belakangan ini dilontarkan oleh pihak-pihak di lingkaran kekuasaan untuk merespons banyaknya kritik, dinilai sebagai upaya pengalihan isu yang keliru. Sosiolog Prof. Sulfikar Amir seperti dikutip di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP menegaskan bahwa di dalam dunia politik dan akademik, tidak ada fenomena yang disebut inflasi pengamat; yang terjadi justru adalah kemunduran kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam diskusinya di kanal Abraham Samad SPEAK UP, Prof. Sulfikar membantah narasi yang mencoba menyudutkan para pengamat dengan label “inflasi”. Menurutnya, penyebutan tersebut hanyalah upaya gaslighting untuk mendiskreditkan suara-suara kritis para cendekiawan.
Kegagalan Memahami Peran Cendekiawan
Prof. Sulfikar menjelaskan bahwa pengamat atau cendekiawan tidak pernah menghasilkan “inflasi” karena mereka tidak memproduksi kebijakan, melainkan memproduksi koreksi. Ia menilai pemerintah salah dalam mendiagnosis masalah bangsa jika yang ditertibkan justru adalah para penganalisis kebijakan.
“Tidak ada yang namanya inflasi pengamat di dunia ini. Pengamat tidak akan pernah menghasilkan inflasi. Yang terjadi justru adalah deflasi meritokrasi dan deflasi teknokrasi di pemerintahan saat ini,” tegas Sulfikar.
Menurutnya, “deflasi meritokrasi” yang ia maksud adalah menurunnya standar kompetensi dan keahlian dalam pengambilan keputusan publik, sehingga kebijakan yang muncul sering kali tidak memberikan dampak signifikan atau bahkan mengancam ekonomi nasional.
Kritik Bukan Gangguan, Tapi Alarm
Para pakar menilai bahwa narasi “inflasi pengamat” digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan pembungkaman atau penertiban terhadap individu yang memiliki pandangan berbeda. Padahal, banyaknya pengamat yang bersuara merupakan indikator bahwa ada masalah dalam transparansi dan efektivitas kebijakan pemerintah.
“Bukannya menertibkan kebijakan yang cacat, yang ingin ditertibkan justru orang-orang yang menunjukkan cacat tersebut. Ini logika yang terbalik,” tambah Sulfikar.
Dampak Pembungkaman Nalar Kritis
Upaya “penertiban” terhadap para pengamat ini dikhawatirkan akan memicu ketakutan kolektif di kalangan akademisi. Jika nalar kritis dibungkam dengan label-label negatif, pemerintah akan berjalan tanpa kontrol, yang pada akhirnya merugikan rakyat sebagai penerima dampak kebijakan.
Prof. Sulfikar menekankan bahwa negara demokrasi yang maju, seperti Singapura, bahkan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap cendekiawannya hanya karena kritik yang tajam. Ia mendesak pemerintah untuk berhenti mengkriminalisasi pikiran dan mulai fokus memperbaiki kualitas teknokrasi di dalam internal kabinet.
