Tudingan “Inflasi Pengamat”: Faktanya Inflasi Pejabat

whatsapp image 2026 04 22 at 09.54.32 (2)

JAKARTA – Di koridor kekuasaan, sebuah narasi baru sedang ditiupkan: bahwa negeri ini terlalu bising oleh komentar. Pemerintah dan pendukungnya mulai mengeluhkan apa yang mereka sebut sebagai “inflasi pengamat”—sebuah istilah untuk mendiskreditkan mereka yang rajin menyuarakan kritik.

Namun, sosiolog dan penulis Okky Madasari membalikkan logika tersebut dengan tajam. Baginya, banyaknya pengamat bukanlah penyakit, melainkan gejala dari tubuh pemerintahan yang sedang meriang hebat.

Suara Kritik sebagai Gema Masalah

Dalam pembahasannya, Okky menegaskan bahwa narasi “inflasi pengamat” hanyalah sebuah taktik pengalihan isu. Ia menilai bahwa lonjakan kritik adalah respons alami atas tumpukan persoalan yang tak kunjung terurai oleh para pemegang mandat.

“Jangan salahkan pengamatnya yang banyak, tapi lihatlah masalahnya yang jauh lebih banyak. Pengamat itu muncul karena ada kegelisahan, ada kebijakan yang ganjil, dan ada ketidakmampuan pejabat dalam bekerja,” ujar Okky seperti dikutip dari Kanal YouTube Abraham Samad Speak UP.

Bagi Okky, pengamat berfungsi sebagai alarm demokrasi. Jika suara alarm terdengar nyaring dan bertubi-tubi, itu bukan karena alarmnya yang rusak, melainkan karena ada “kebakaran” yang nyata di dalam sistem birokrasi.

Inkompetensi yang Menciptakan Kerumunan Kritik

Okky menyerang balik dengan argumen bahwa yang sebenarnya mengalami inflasi adalah jumlah pejabat yang tidak kompeten, bukan orang yang mengamati mereka. Ketika posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang defisit integritas dan kemampuan, maka kesalahan kebijakan akan terjadi setiap hari.

“Yang inflasi itu sebenarnya adalah pejabat-pejabat yang tidak kompeten. Karena mereka tidak bisa bekerja dengan benar, maka publik dan pengamat harus terus bersuara untuk mengingatkan,” tegasnya lagi.

Melawan Pembungkaman Halus

Secara jurnalistik, fenomena pelabelan “inflasi pengamat” ini dibaca sebagai upaya pembungkaman halus (soft silencing). Dengan memberi stigma negatif kepada para pengeritik, pemerintah seolah ingin menciptakan kesan bahwa kritik adalah polusi, bukan solusi.

Okky Madasari mengingatkan bahwa di tengah defisit integritas pejabat saat ini, suara pengamat adalah benteng terakhir nalar publik. Menuntut pengamat untuk diam saat pejabat gagal bekerja, sama saja dengan meminta masyarakat untuk menonton kehancurannya sendiri dalam sunyi.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top