JAKARTA – Indonesia hari ini tampak seperti sebuah organisme yang menderita obesitas akut. Birokrasi kita membengkak, kursi-kursi kekuasaan berderet penuh, namun fungsi organ-organ negara justru terasa kian melambat dan ringkih. Sosiolog Okky Madasari menyebut fenomena ini sebagai kondisi “obesitas birokrasi yang tidak sehat”—sebuah paradoks di mana kita memiliki terlalu banyak orang di pemerintahan, namun sangat sedikit “pemimpin” yang benar-benar mewakafkan dirinya untuk publik.
Demikian intisari penjelasan Okky Madasari saat tampil podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP yang diunggah kemarin. Struktur pemerintahan yang tambun ini, menurut Okky, bukanlah tanda kekuatan, melainkan beban sejarah yang lahir dari kompromi politik yang tak berkesudahan.
Kanibalisme Meritokrasi
Dalam analisisnya yang menghunjam, Okky membedah mengapa kualitas kepemimpinan di Indonesia kian merosot meski secara statistik kita tidak kekurangan individu berpendidikan tinggi. Ia menunjuk pada sebuah sistem yang secara sistematis menyingkirkan mereka yang memiliki integritas demi menjaga kenyamanan lingkaran kekuasaan.
“Masalah kita bukan karena kurangnya orang pintar, tapi karena orang pintar sering kali kalah oleh orang yang punya koneksi, dan orang jujur disingkirkan oleh mereka yang pandai berkompromi,” tegas Okky, sebuah pernyataan yang merangkum pahitnya realitas meritokrasi di tanah air.
Di dalam gedung-gedung tinggi itu, “koneksi” menjadi mata uang yang lebih berharga daripada “kompetensi”. Akibatnya, mereka yang memiliki otak cemerlang namun tak punya jaringan politik, atau mereka yang tegak lurus pada kebenaran namun enggan berkompromi dengan praktik lancung, terpaksa harus menepi atau didepak dari gelanggang.
Birokrasi yang Menjadi Beban
Dampak dari obesitas ini sangat nyata: pengambilan keputusan yang berbelit, anggaran yang habis hanya untuk menghidupi struktur, dan kebijakan yang sering kali tumpang tindih. Okky melihat bahwa terlalu banyak orang di pemerintahan justru menciptakan “kebisingan” administrasi yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Para “pemimpin” yang diharapkan menjadi nakhoda justru lebih sibuk mengamankan posisi dan membalas budi politik daripada memikirkan nasib warga di akar rumput. Ini adalah potret krisis kepemimpinan yang akut; sebuah kondisi di mana kita memiliki ribuan pejabat, namun kita “yatim” akan sosok pemimpin yang memiliki nurani.
Menanti Operasi Total
Narasi Okky Madasari adalah sebuah peringatan keras bahwa Indonesia tidak butuh sekadar penambahan jumlah pegawai atau pembentukan lembaga baru. Yang dibutuhkan adalah “operasi total” terhadap cara kita memilih pemimpin.
Selama standar rekrutmen politik masih berbasis pada kedekatan dan kepandaian berkompromi dengan kejahatan, maka birokrasi Indonesia akan terus menjadi raksasa yang lumpuh. Kita akan tetap menjadi bangsa yang sesak oleh pejabat, namun lapar akan kehadiran pemimpin sejati yang berani berkata tidak pada ketidakadilan.
