Hentikan Orang Desa Jadi Korban Mainan Politik Elit

JAKARTA — Rakyat di tingkat akar rumput, terutama masyarakat pedesaan, dituding terus-menerus menjadi korban manipulasi sentimen politis oleh para elite penguasa. Kemiskinan dan keterbatasan informasi di pelosok daerah sengaja dieksploitasi demi kepentingan elektoral, sementara akar persoalan ekonomi mereka dibiarkan tanpa solusi struktural yang konkret.

Fenomena politisasi dan manipulasi sentimen ini dibongkar oleh analis sosial-politik sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Pandangan kritis tersebut ia sampaikan dalam diskusi mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Menurut Ubedilah, ada pola sistematis yang digunakan oleh elite politik untuk mengontrol psikologis massa sekaligus mengamankan kekuasaan mereka.

Eksploitasi Kemiskinan Lewat Politik Karitatif

Salah satu bentuk manipulasi sentimen yang paling nyata adalah pemanfaatan program bantuan sosial (bansos). Ubedilah menilai, bansos yang sejatinya bersumber dari uang rakyat (APBN) kerap dikemas sedemikian rupa oleh elite politik agar terlihat sebagai “kemurahan hati” atau hadiah pribadi dari penguasa.

• Penjinakan Daya Kritis: Dengan masifnya pembagian bantuan yang bersifat karitatif (jangka pendek), masyarakat bawah diarahkan untuk merasa berutang budi kepada figur atau kelompok politik tertentu.
• Komoditas Pemilu: Rakyat sengaja dibiarkan berada dalam jerat kerentanan ekonomi. Akibatnya, menjelang momentum pemilu, kebutuhan dasar mereka dengan mudah ditukar dengan komitmen suara di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kemiskinan struktural ini dipelihara agar rakyat tetap bergantung pada bantuan instan, bukan dientaskan melalui pembukaan lapangan kerja atau peningkatan berdikari ekonomi,” kritik Ubedilah.

Politik “Belah Bambu”: Mengadu Kota dan Desa

Selain eksploitasi ekonomi, manipulasi sentimen dilakukan melalui narasi pemisahan kondisi psikologis antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Elite politik kerap melempar narasi bahwa isu-isu makro—seperti pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau carut-marut penegakan hukum—hanya menjadi urusan masyarakat kelas menengah ke atas di kota.