Ubedilah Bongkar Siapa Sesungguhnya Perusak Negeri Ini

Oleh ASA INDONESIA / Mei 20, 2026

JAKARTA — Karut-marut ekonomi dan kemerosotan tatanan bernegara yang melanda Indonesia saat ini dinilai bukan karena ketidaksiapan rakyat, melainkan akibat dari perilaku korosif dan pragmatisme akut para elite politik. Konsentrasi kekuasaan yang bias kepentingan kelompok dituding menjadi hulu utama dari rusaknya sistem hukum, demokrasi, hingga ambruknya kedaulatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Pernyataan tajam tersebut disampaikan oleh analis sosial-politik sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Pandangan kritis ini ia beberkan secara blak-blakan dalam sesi wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Berikut adalah laporan jurnalistik lengkap terkait poin-poin krusial yang dibedah oleh Ubedilah Badrun mengenai kerusakan republik dan kebohongan publik para penguasa:

Kebohongan Publik: Mitos “Orang Desa Kebal Dolar”

Dalam diskusi tersebut, Ubedilah Badrun secara khusus mendekonstruksi klaim para elite politik yang kerap menyebut masyarakat pedesaan aman dari guncangan ekonomi global karena mereka tidak bertransaksi menggunakan mata uang asing. Menurutnya, narasi tersebut adalah bentuk penyesatan informasi.

Realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa sektor penyokong utama ekonomi desa—seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan—sangat rentan terhadap pergerakan kurs global.

Ketergantungan Impor Sektor Hulu: Komponen produksi krusial di desa, mulai dari bahan baku pupuk non-subsidi, komponen pakan ternak, hingga suku cadang mesin agraris, seluruhnya dibeli menggunakan standar dolar AS. Ketika Rupiah melemah, biaya modal para petani otomatis meroket.
Efek Domino ke Dapur Warga: Akibat pembengkakan biaya produksi, harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar dan warung klontong pedesaan ikut terkerek naik. Sementara itu, daya beli masyarakat pedesaan cenderung stagnan bahkan menurun.

“Bohong kalau orang desa tidak terpengaruh dolar,” ujar Ubedilah. Ia menegaskan bahwa jeritan akibat inflasi justru terdengar paling nyaring di dapur-dapur masyarakat kecil di pelosok, bukan di dalam lingkaran kenyamanan rumah mewah para elite di ibu kota.

Elite Politik Sebagai Hulu Kerusakan Republik

Lebih jauh, Ubedilah menegaskan bahwa akar dari segala krisis multidimensi yang dihadapi bangsa hari ini bermuara pada rusaknya integritas para elite politik di lingkaran kekuasaan. Oligarki politik dituding telah mengorbankan masa depan negara demi syahwat melanggengkan kekuasaan.

Sektor yang Rusak	Manifestasi Kebijakan Elite	Dampak Riil pada Negara
Hukum & Regulasi	Produk undang-undang dilahirkan terburu-buru dan cenderung memihak kepentingan pemilik modal besar (oligarki).	Hilangnya kedaulatan hukum dan menyempitnya ruang hidup masyarakat adat serta pelaku usaha lokal.
Sistem Demokrasi	Demokrasi biaya tinggi melahirkan rantai ketergantungan pejabat publik kepada para investor politik.	Kebijakan negara tidak lagi berbasis pada pelayanan dan kesejahteraan publik, melainkan ajang pengembalian modal.
Tata Kelola Sosial	Penggunaan bantuan sosial (bansos) yang masif dipolitisasi sebagai instrumen karitatif menjelang momentum elektoral.	Terjadinya pembodohan struktural; kemiskinan dipelihara demi mendulang suara, bukan dientaskan.

Pengkhianatan terhadap Cita-Cita Reformasi

Kondisi tata kelola pemerintahan hari ini dinilai sebagai pembalikan arah total (regresi) dari cita-cita Reformasi 1998. Semangat untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) justru dikanibalisasi oleh konsolidasi elite yang kian solid dalam mempertahankan keuntungan kelompoknya.

Ubedilah mengingatkan bahwa membiarkan rakyat tetap miskin secara ekonomi dan memutus kesadaran kritis mereka dari dampak kebijakan makro (seperti pelemahan Rupiah) adalah taktik politik yang berbahaya. Selama syahwat politik para elite masih menempatkan kekuasaan di atas etika bernegara, maka keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila hanya akan tetap menjadi slogan tanpa realita bagi rakyat pedesaan.