JAKARTA — Nilai tukar rupiah berada dalam zona bahaya yang kian mengkhawatirkan. Mata uang Garuda tidak hanya bertekuk lutut di hadapan dolar Amerika Serikat (AS), melainkan juga keok terhadap hampir seluruh mata uang asing utama dunia. Tren pelemahan beruntun (broad-based weakening) ini dinilai mencerminkan adanya persoalan struktural yang mendalam, bukan sekadar imbas dinamika global musiman.
Pengamat ekonomi dan pasar modal, Yanuar Rizky, menegaskan bahwa situasi yang melanda rupiah saat ini berada dalam fase yang sangat serius. Dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP, Yanuar membeberkan bahwa persepsi pasar terhadap ketahanan ekonomi Indonesia mulai goyah.
“Rupiah tidak sedang baik-baik saja. Ketika pelemahan terjadi terhadap hampir semua mata uang, ini adalah alarm keras. Pasar sedang membaca ada risiko yang meningkat di dalam negeri, mulai dari ketidakpastian kebijakan fiskal ke depan hingga menyusutnya pasokan valuta asing di domestik,” ujar Yanuar tajam.
Efek Domino Utang dan Inflasi Impor
Menurut Yanuar, bahaya terbesar dari anjloknya rupiah yang terus-menerus adalah hantaman balik ke sektor riil melalui dua jalur utama: pembengkakan utang dan inflasi impor (imported inflation).
- Beban Utang Luar Negeri (ULN): Korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki eksposur utang dalam denominasi dolar AS kini harus merogoh kocek jauh lebih dalam hanya untuk membayar bunga dan pokok utang. Risiko gagal bayar (default) otomatis meningkat.
- Lonjakan Harga Bahan Baku: Industri manufaktur nasional yang mayoritas masih bergantung pada bahan baku impor—seperti sektor farmasi, tekstil, pangan, dan elektronik—terpaksa menghadapi lonjakan biaya produksi. Pilihan mereka hanya dua: menelan kerugian atau membebankan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.
“Ujung-ujungnya, masyarakat kecil yang harus menanggung akibatnya melalui kenaikan harga barang pokok. Daya beli yang sudah tertekan akan semakin terpuruk,” kata Yanuar.
Dilema Kebijakan Bank Indonesia
Di sisi lain, respons kebijakan moneter kini berada di persimpangan jalan yang dilematis. Bank Indonesia (BI) dipaksa menguras cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar spot dan domestik non-deliverable forward (DNDF).
Namun, jika intervensi tersebut tidak lagi mempan, BI tidak punya pilihan selain mempertahankan suku bunga tinggi (BI-Rate) atau bahkan menaikkannya lagi. Langkah ini, meski demi menyelamatkan rupiah, ibarat obat pahit yang bisa mematikan pertumbuhan ekonomi domestik karena membuat suku bunga kredit perbankan, seperti KPR dan kredit usaha, menjadi sangat mahal.
Alarm untuk Pemerintah
Yanuar mengingatkan agar pemerintah tidak lagi berlindung di balik narasi “kondisi fundamental ekonomi kita masih kuat”. Pasar membutuhkan kepastian konkret, terutama terkait arah kebijakan fiskal dan pengelolaan defisit anggaran belanja negara yang dinilai kian agresif.
Jika pemerintah gagal meyakinkan investor bahwa transisi dan pengelolaan anggaran tetap pruden, pelarian modal asing (capital outflow) diproyeksi akan terus berlanjut. Akibatnya, rupiah akan semakin terperosok ke dalam sentimen negatif yang sulit dibendung dalam waktu dekat.
