Eks Wakapolri Komjend Polisi (Purn.) Drs. Oegroseno Mencium Ada Upaya Kriminalisasi Dirinya Karena Lantan Mengkritik Penanganan Kasus Eks Jampidsus

Oleh ASA INDONESIA / Juli 20, 2026

JAKARTA — Kelantangan mantan Wakapolri periode 2013–2014, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Oegroseno, dalam mengkritisi kejanggalan hukum kasus mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah berbuntut panjang. Oegroseno secara terbuka mencium adanya upaya pembungkaman dan dugaan kriminalisasi yang diarahkan kepada dirinya akibat terlalu vokal mengedukasi publik terkait “adat mafia” dalam penegakan hukum.

Pengakuan mengejutkan ini dibongkar langsung oleh Oegroseno dalam dialog mendalam di kanal YouTube “Abraham Samad SPEAK UP” yang dipandu Syamsuddin Alimsyah. Oegroseno mengungkapkan bahwa dirinya tiba-tiba mendapatkan surat panggilan bernada ancaman di tengah sikap kritisnya akhir-akhir ini.

Dicari-cari Kesalahan 15 Tahun Lalu

Oegroseno membeberkan bahwa tak lama setelah dirinya aktif berbicara di ruang publik mengenai rusaknya hukum acara dalam kasus Jampidsus, sebuah surat panggilan resmi datang dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Surat tersebut berisi “undangan klarifikasi” terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diklaim terjadi 15 tahun silam (tahun 2011), saat Oegroseno masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Kasus yang diungkit adalah terkait hibah lahan dari Pemda DKI Jakarta untuk depo MRT di Lebak Bulus, yang berimbas pada pengadaan lahan pengganti bagi Polri di kawasan Lembang, Jawa Barat.

“Saya baru bicara tentang kasusnya mantan Jampidsus ini, kemarin siang saya langsung dapat surat undangan klarifikasi ke Kortas Tipikor. Pakai istilah klarifikasi untuk dugaan korupsi 15 tahun yang lalu. Pasti ini gara-gara saya membicarakan kasusnya Pak Febrie ini. Sekarang saya mau di-Kortas Tipikorkan,” ungkap Oegroseno tajam di hadapan Abraham Samad.

Fakta Sebenarnya: Menolak Uang Rp1 Miliar

Menyikapi panggilan tersebut, Oegroseno justru menantang balik pihak-pihak yang mencoba mencari-cari kesalahannya. Ia menegaskan tidak ada satu sen pun uang negara yang dikorupsi. Sebaliknya, saat proyek pengadaan lahan Lembang tahun 2011 senilai Rp25 miliar dari total hibah Pemda DKI sebesar Rp121 miliar itu berjalan, Oegroseno mengklaim dirinya justru menolak mentah-mentah upaya gratifikasi dari masyarakat.

Ia menceritakan, saat itu ada perwakilan warga yang mendatangi dirinya dan berniat memberikan “uang terima kasih” sebesar Rp1 miliar tunai serta tanah pribadi seluas 1 hektar di Lembang. Sebagai perwira yang memegang teguh integritas seniornya seperti mantan Kapolri Jenderal Hoegeng, Oegroseno menolaknya secara tegas.

“Saya bilang jangan, saya tidak perlu tanah di Lembang. Buat apa? Saya meninggal juga tanahnya cuma 1×2 meter. Akhirnya uang dan tanah 1 hektar yang harusnya jadi gratifikasi ke saya itu, saya minta dimasukkan agar diserahkan ke Polri. Jadi aset Polri bertambah dari 4,5 hektar menjadi 5,5 hektar sah secara hukum. Harusnya Kortas Tipikor berterima kasih karena aset Polri bertambah, bukan malah mencari-cari kesalahan,” jelasnya.

Pola Lama Pembungkaman Suara Kritis

Abraham Samad menilai pola pemanggilan menggunakan kedok “undangan klarifikasi” atas kasus yang sudah belasan tahun berlalu merupakan instrumen klasik untuk meneror psikologis dan membungkam suara-suara kritis dari para purnawirawan maupun akademisi. Pola tit for tat (memukul balik) ini kian mempertegas bahwa institusi penegak hukum rawan disalahgunakan oleh oknum elit demi syahwat politik kelompok.

Oegroseno menyatakan tidak akan mundur selangkah pun dan siap menghadiri panggilan tersebut secara ksatria. Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa ada batasan hierarki dan etika yang dilanggar, mengingat tindakan maraton yang dilakukan Kortas Tipikor Polri ini tidak mungkin bergerak tanpa perintah dari pejabat yang posisinya setingkat lebih tinggi darinya.

“Kalau itu temuan asli, ya silakan. Tapi saya tahu yang berani melaksanakan perintah ini pasti jabatan yang satu tingkat lebih tinggi dari saya (Wakapolri). Ada hierarki di situ meskipun kita sudah purnawirawan. Saya tidak korupsi, akan saya hadapi secara terbuka,” pungkas Oegroseno.