BEIRUT — Krisis kemanusiaan akibat perang proksi yang berkecamuk di Lebanon kini memicu keretakan politik yang hebat di internal pemerintahan Beirut. Upaya mendadak dari otoritas sipil Lebanon untuk memutus kendali Teheran atas milisi Hezbollah telah memantik sumbu pendek yang mengancam stabilitas dalam negeri.
Hingga pekan ini, dampak destruktif dari bentrokan bersenjata telah merenggut lebih dari 34.600 korban jiwa di tanah Lebanon. Angka kematian yang masif ini akhirnya memaksa elite politik sipil di Beirut mengambil sikap frontal terhadap Iran.
Pengamat Hubungan Internasional, Pitan Daslani, menyoroti pernyataan keras yang dilontarkan oleh Presiden Lebanon, Joseph Aun, dalam wawancara internasionalnya bersama jurnalis senior Christian Amanpour dari CNN. Joseph Aun secara terbuka mengecam intervensi Teheran yang menjadikan negaranya sebagai medan tempur.
“Presiden Joseph Aun menegaskan, ‘Jika Iran ingin berperang dengan Israel, berperanglah di sana, jangan bawa perang itu ke Lebanon.’ Pernyataan keras ini didukung penuh oleh Perdana Menteri Nawaf Salam. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah Lebanon sedang mencoba memutus hubungan diplomatik dan militer antara Iran dengan Hezbollah,” ungkap Pitan Daslani dalam analisisnya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Jumat (12/6).
Namun, manuver berani Presiden Joseph Aun ini dinilai para pengamat seperti berjalan di atas hamparan ranjau. Secara faktual, struktur militer Hezbollah di lapangan jauh lebih kuat, lebih terorganisir, dan memiliki logistik yang lebih mumpuni ketimbang Angkatan Bersenjata resmi milik pemerintah Lebanon sendiri.
Kondisi batin politik Lebanon kian rumit karena Hezbollah bukan sekadar milisi bersenjata, melainkan entitas politik legal yang menguasai 15 kursi di parlemen Lebanon melalui sistem pemilu yang didukung oleh faksi simpatisan akar rumput.
Merespons gejolak internal ini, Presiden Joseph Aun dilaporkan langsung mengutus Komandan Militernya, Jenderal Rodolf Haikal, terbang ke Pakistan untuk menemui Panglima Militer Pakistan, Asim Munir. Beirut mendesak agar urusan internal Lebanon dikeluarkan dari prasyarat perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran.
“Langkah ini sangat berisiko. Di satu sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut baik sikap Lebanon untuk keluar dari prasyarat damai guna mempermudah exit strategy AS. Namun di sisi lain, langkah Joseph Aun ini menentang langsung ‘fatwa’ politik Ayatullah Khamenei yang mewajibkan Hezbollah masuk dalam klausul damai,” jelas Pitan.
Kini, Lebanon berada di ambang perang segitiga yang mengerikan. Alih-alih meredam agresi Israel, manuver politik pemerintah sipil di Beirut justru berpotensi memicu bentrokan bersenjata horizontal antara tentara pemerintah dengan milisi Hezbollah, sekaligus menyulut konflik antarparpol di parlemen dan kerusuhan di tingkat akar rumput.
